Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kebijakan dan administrasi pajak suatu negara dapat ikut mendorong tercapainya kesetaraan gender.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan akan ada perdebatan mengenai threshold perusahaan yang tercakup, omzet, dan persentase hak pemajakan yang boleh dibagi.

Menkeu menegaskan PPN hanya dikenakan untuk barang premium yang dikonsumsi golongan masyarakat kelas atas.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 mencapai 7,1—8,3%.

Menurut menteri perindustrian, perpanjangan waktu diskon PPnBM tersebut telah disetujui menteri keuangan.

Rencana tersebut telah tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022.

Wacana dari RUU KUP dengan komoditas sembako akan dikenakan PPN tidak serta-merta akan dieksekusi pemerintah.

Kementerian Keuangan menggunakan instrumen perpajakan untuk bisa meningkatkan peranan swasta.

Draf RUU KUP yang bocor ke publik hanya penggalan dari konteks desain perubahan kebijakan perpajakan yang tengah disiapkan pemerintah.