Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan adanya ketentuan penerapan pajak sampah dalam RUU HKPD.

Pemerintah akan mengelola APBN secara fleksibel dan responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul akibat pandemi Covid-19

Risiko itu muncul karena rencana program tersebut bisa dipersepsikan sebagai tax amnesty yang berulang.

Penerapan pajak karbon penting dilakukan mengingat Indonesia sudah meratifikasi Kesepakatan Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Menkeu memastikan PPN hanya akan dikenakan secara terbatas dan tidak dikenakan terhadap seluruh jenis bahan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Pemerintah tetap berikhtiar dalam meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai rasio pajak dan retribusi daerah cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Menurut menkeu, redesain dana bagi hasil (DBH) tersebut bertujuan untuk meminimalkan vertical imbalance.

Pemahaman mengenai APBN sangat penting demi kemajuan sebuah negara.

Penerimaan dari cukai plastik sudah ditargetkan dalam APBN sejak 2017, tetapi tak kunjung diimplementasikan.