LHP2DK adalah laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.

Pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Apabila suatu SPT diketahui diisi tidak secara benar, lengkap, dan jelas maka wajib pajak harus untuk melakukan pembetulan SPT.

Salah satu aspek terpenting untuk merespons era transparansi adalah perlunya mengadopsi tax assurance dalam sistem pengelolaan pajak di internal perusahaan.

Penerbitan SP2DK dilakukan jika DJP menemukan ketidaksesuaian data dalam SPT dengan data yang didapatkan dari pihak ketiga.

Kepala KPP dapat melakukan perubahan data wajib pajak secara jabatan.

Simak, rangkuman berita pajak pilihan sepanjang pekan ini (16-20 November 2020).

Dengan makin banyaknya data yang diperoleh DJP, akan ada tindak lanjut dari KPP melalui pengiriman SP2DK, konseling, dan kegiatan rutin lainnya.

Dengan makin banyaknya data yang diperoleh DJP, akan ada tindak lanjut dari kantor pelayanan pajak melalui SP2DK, konseling, dan kegiatan rutin lainnya.

Meski insentif yang dikucurkan cukup membantu kelangsungan dunia usaha, Hipmi menilai banyak kekhawatiran berlebih dari wajib pajak untuk memanfaatkan insentif.