Entitas yang wajib menyusun TP Doc sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/2016 tidak perlu membeli data pembanding ke luar negeri.

Keberadaan sistem pelaporan sebagai satu-satunya pintu pelaporan keuangan akan mempermudah DJP melakukan audit berkat banyaknya data pembanding.

Nantinya akan dibangun sistem pelaporan keuangan yang terhubung langsung dengan kementerian/lembaga yang berwenang menerima laporan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaporan Keuangan.

Komite akan dibentuk melalui keputusan presiden berdasarkan usulan menteri keuangan.

RUU Pelaporan Keuangan diyakini dapat menghilangkan praktik-praktik penyusunan laporan keuangan yang berbeda-beda.

RUU Pelaporan Keuangan ini akan disambut positif oleh mereka yang berpikiran positif.

Bila terdapat perbedaan informasi, yang dijadikan acuan adalah laporan keuangan pada sistem yang dikelola Penyelenggara Sistem Pelaporan Keuangan Terpadu.

Masyarakat berhak memperoleh akses dan informasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Sistem Pelaporan Keuangan Terpadu akan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari menteri keuangan untuk menyelenggarakan sistem pelaporan.