Hingga hari ini, jumlah pemungut PPN produk digital luar negeri tercatat sebanyak 36 entitas.

Menurut Sri Mulyani, pemajakan ekonomi digital harus segera diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum yang menjadi celah penghindaran pajak.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan hingga Oktober 2020, akan ada 37 PMSE yang akan ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital.

Ditjen Pajak terus memperkuat infrastruktur pendukung dalam memaksimalkan penerimaan PPN dari transaksi elektronik di dalam negeri.

Rencana penyusunan empat aturan turunan dari RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan tertuang dalam Renstra DJP 2020-2024.

Sementara itu, pembahasan pengenaan PPh perusahaan digital di tingkat internasional masih alot.

Sepanjang produk yang dibeli bukan barang dan jasa digital dari penjual dari luar negeri, maka konsumen yang membeli di Shopee belum terkena PPN.

Ditjen Pajak (DJP) mulai menunjuk perusahaan e-commerce lokal sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri dalam PMSE.

Shopee menegaskan pengenaan PPN yang diatur dalam PMK 48/2020 bukanlah pajak e-commerce melainkan pajak produk digital yang berasal dari luar negeri.

Meningkatnya aktivitas digital pada masa pandemi menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap aktivitas ekonomi digital.