Setoran tersebut terkumpul dari 16 perusahaan yang sudah ditunjuk oleh dirjen pajak sebagai pemungut PPN atas produk digital.

Otoritas pajak perlu meluruskan kebijakan ini berlaku untuk barang atau jasa tidak berwujud yang ditawarkan pelapak luar negeri di platform e-commerce domestik.

Dirjen Pajak kembali menunjuk 10 perusahaan yang menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital.

Sebelumnya, sudah ada 36 pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital.

Pemerintah tetap optimistis konsensus global pemajakan ekonomi digital, yang berada di bawah koordinasi OECD, tetap dapat tercapai.

Digitalisasi menimbulkan tantangan dari sisi regulasi pemajakan.

Masih terdapat permasalahan yang belum diketahui solusinya di tingkat multilateral.

Penerapan PPh dan PTE masih dalam tahap pembahasan dan menunggu perkembangan konsensus global tentang pemajakan ekonomi digital.

Perdebatan sekarang lebih mengenai pembagian hak pemajakan di antara negara yang menganggap warganya mempunyai kontribusi terhadap laba perusahaan digital.

Ditjen Pajak (DJP) memang masih belum memiliki aplikasi yang bisa memverifikasi jumlah PPN produk digital yang dilaporkan dan disetorkan.