Makin banyaknya industri dalam negeri yang sudah mampu memenuhi produksi barang kebutuhan penanganan Covid-19.

Kementerian Keuangan kembali mengubah aturan mengenai pemberian fasilitas atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Fasilitas yang dicabut berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, serta pembebasan PPh Pasal 22.

Baru berlaku satu setengah bulan, Kemenkeu merevisi PMK 34/2020 terkait dengan fasilitas perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Corona.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kebijakan fiskal diarahkan secara komprehensif dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Hingga saat ini, ada dua aturan yang mengatur fasilitas PPN atas produk untuk kepentingan penanganan Covid-19 yaitu PMK 28/2020 dan PMK 34/2020.

Ada sanksi denda hingga 500% dari nilai bea masuk yang harusnya dibayar.

Kemenkeu baru saja merilis beleid pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah kembali memberikan insentif perpajakan atas impor barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi virus (Covid-19).