Dengan CbCR, otoritas pajak akan mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai perusahaan multinasional yang beroperasi di negaranya.

Jumlah tersebut sekitar 55% dari total 94 yurisdiksi yang sepakat untuk mengadopsi MLI.

Pertukaran informasi juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempersingkat proses pelaporan PPN secara global.

Sistem perpajakan korporasi internasional memang sudah saatnya diperbarui agar lebih sesuai dengan perekonomian modern saat ini.

Menurut OECD, AS menyatakan enggan membahas Pillar 1 sebelum Pilpres AS.

Aksi unilateral diambil Uni Eropa apabila konsensus global atas pajak digital tidak menemui kesepakatan tahun ini.

Proyeksi OECD kali ini lebih buruk dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya di mana ekonomi Indonesia diperkirakan akan terkontraksi -2,8%.

Negara kawasan Asia-Pasifik perlu didorong agar memaksimalkan semua sumber daya untuk peningkatan penerimaan domestik mereka.

OECD imbau negara-negara untuk tetap melakukan ekspansi fiskal agar kesalahan pascakrisis 2008-2009 tidak terulang.

Sri Mulyani menyebut lebih mudah bagi Indonesia membandingkan kebijakan pajaknya dengan negara-negara terdekat yang berada pada satu kawasan.