Ketentuan pencantuman NIK dalam faktur pajak juga sebagai cara DJP untuk menjamin keadilan bagi semua pelaku usaha.

Ketentuan ini juga menjadi bagian dari upaya Ditjen Pajak (DJP) untuk mempersempit ruang untuk tidak patuh.

Setiap badan hukum wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), meski badan hukum tersebut tidak melakukan usaha atau memperoleh profit.

Untuk membuat NPWP secara online, Ditjen Pajak telah menyediakan fitur e-registration yang dapat diakses masyarakat.

Lihat komiknya

Dalam pengaturannya, otoritas mengatur NIK seperti NPWP.

NPWP elektronik bisa digunakan untuk berjaga-jaga apabila kartu NPWP fisik Anda rusak, hilang atau ketinggalan saat ingin mengurus sesuatu yang perlu NPWP.

NPWP fisik masih tetap digunakan.

NPWP elektronik merupakan layanan tambahan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan NPWP.

Bagaimana caranya? Lihat di sini.