Dalam surat permohonannya, DEN KSBSI menuding pemerintah sama sekali tidak melibatkan unsur atau partisipasi pekerja dalam perumusan UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dinilai telah melanggar asas kejelasan tujuan, kesesuaian antarjenis, hierarki dan materi buatan, kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan.

Permohonan uji materiil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa.

Menurut DPR, permohonan a quo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut pakar perpajakan, NPWP perusahaan pailit tidak dapat dihapus jika masih ada pajak terutang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alasan pemerintah memberikan insentif pajak kepada hampir semua sektor usaha di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penerbitan Perpu 1/2020 yang disahkan menjadi UU 2/2020 telah sesuai dengan konstitusi.

Kementerian Keuangan berkomitmen akan turut menjaga Pengadilan Pajak agar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan kewenangannya.

Keterlibatan menteri keuangan dalam pengusulan ketua/wakil ketua Pengadilan Pajak hanya terbatas pada persyaratan formal yang bersifat administratif.

Dua ahli yang dihadirkan antara lain Sutan Remy Sjahdeini sebagai ahli hukum kepailllitan dan Tjip Ismail sebagai ahli hukum perpajakan.