Di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi, menko perekonomian menyebutkan empat sasaran yang akan dikejar dari UU Cipta Kerja.

AAJI menilai perubahan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh tentang pengecualian pembayaran perusahaan asuransi dari objek pajak itu kontraproduktif.

Dalam surat permohonannya, DEN KSBSI menuding pemerintah sama sekali tidak melibatkan unsur atau partisipasi pekerja dalam perumusan UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dinilai telah melanggar asas kejelasan tujuan, kesesuaian antarjenis, hierarki dan materi buatan, kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan.

Permohonan uji materiil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa.

Menurut DPR, permohonan a quo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut pakar perpajakan, NPWP perusahaan pailit tidak dapat dihapus jika masih ada pajak terutang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alasan pemerintah memberikan insentif pajak kepada hampir semua sektor usaha di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penerbitan Perpu 1/2020 yang disahkan menjadi UU 2/2020 telah sesuai dengan konstitusi.