Agenda reformasi perpajakan di antaranya menyelesaikan pembahasan omnibus law perpajakan.

Proyek dari pinjaman yang dikategorikan behind schedule mencapai 121 proyek, 50% dari 242 pinjaman aktif.

Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP juga akan menyusun 32 aturan turunan setelah RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa diundangkan.

Realisasi insentif pajak untuk dunia usaha tercatat sebesr 15,6% dari pagu.

BUMN sebagai entitas bisnis memiliki kelonggaran untuk mencari sumber pembiayaan dari manapun baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pemda tidak memiliki instansi tunggal yang khusus mengelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Imbal hasil yang diterima merupakan penghasilan kena pajak.

Pemerintah menjanjikan berapapun penawaran yang masuk akan diserap.

Ditjen Pajak (DJP) terus memperkuat penerapan Revenue Accounting System (RAS) yang mencatat data piutang pajak secara real time.

Dari 299 pejabat yang dilantik, sebanyak 11 di antaranya merupakan pimpinan tinggi pratama.