Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id
KPK

 
Sabtu, 03 Juli 2021 | 16:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Pemkot Balikpapan menyelesaikan persoalan piutang itu.
Selasa, 29 Juni 2021 | 11:05 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
KPK mencatat nilai piutang pajak enam pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut mencapai Rp165,7 miliar.
Jum'at, 11 Juni 2021 | 16:17 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang akan berperan dalam peningkatan pendapatan daerah.
Jum'at, 04 Juni 2021 | 17:42 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penerimaan pajak dari izin perkebunan kelapa sawit belum optimal di Provinsi Papua Barat.
Jum'at, 28 Mei 2021 | 14:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pemanfaatan platform digital menjadi salah satu rekomendasi KPK kepada Pemprov Kepri dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Selasa, 11 Mei 2021 | 08:48 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
"Penyelenggara negara, dilarang meminta dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya, baik secara individu atau mengatasnamakan institusi," sebut KPK.
Minggu, 09 Mei 2021 | 12:01 WIB
PEMBERANTASAN KORUPSI
Statistik korupsi sejak 2004 sampai 2020 menunjukkan swasta paling dominan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
Sabtu, 08 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA SORONG
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan debu dari proses penambangan, tetapi tidak ada kontribusi dari perusahaan untuk masyarakat.
Selasa, 04 Mei 2021 | 19:15 WIB
KASUS SUAP PAJAK
KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan.
Sabtu, 01 Mei 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
KPK dan BPKP memperbarui perjanjian kerja sama dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah.
1 2 3 4 >