Fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

Dana atau uang yang diterima badan usaha dari pemerintah melalui dukungan kelayakan akan ditangguhkan pengenaan pajaknya sampai proyeknya mulai beroperasi.

Sri Mulyani menyebut kebutuhan infrastruktur secara nasional mencapai lebih dari Rp4.700 triliun.

Sri Mulyani menemui 7 kepala daerah untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menkeu mengungkapkan rendahnya hasil pencapaian kesepakatan proyek dari skema KPBU selama 10 tahun ini.