Banyak negara yang pelan-pelan mengubah kebijakannya dari perlakuan khusus menuju perlakuan yang menjadi ketentuan umum.

Sebelum adanya BEPS Action 14, penerapan MAP di beberapa negara merupakan sebuah teori semata.

RUU KUP dinilai sudah memuat elemen yang relevan dalam upaya optimalisasi penegakan hukum pajak.

Terdapat 8 hal yang perlu diperhatikan saat proses pembentukan undang-undang.

Transformasi pajak digital akan membuat konsumen akhir menanggung biaya pajak digital.

Pilar 1 akan mewajibkan seluruh negara untuk membatalkan kebijakan unilateral di bidang pajak digital.

Pemerintah berencana menghapus fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan (UU PPh).

Penghasilan individu yang bekerja pada sektor gig economy masih cenderung sulit untuk dipajaki oleh otoritas pajak di berbagai negara.

Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.2, Juli 2021.

Terdapat beberapa perbedaan dan isu yang timbul terkait dengan peraturan transfer pricing yang diterapkan di Zimbawe.