Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus Corona dilakukan tanpa menyusun naskah akademik terlebih dahulu.

Sejumlah alasan dibeberkan BPK terkait potensi meningkatnya risiko integritas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan secara tematik terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Masalah pajak daerah itu antara lain belum ditetapkannya SPPT PBB-P2 2018-2019 atas tanah dan bangunan di Pantai Maju.

Kebijakan penanganan Covid-19 sepatutnya dikawal banyak pihak, karena besarnya kewenangan pemerintah dan KSSK yang bisa mengambil tindakan luar biasa.

Belanja pemerintah untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp667 triliun.

Kebijakan desentralisasi fiskal saat ini masih jauh dari kata ideal sejak reformasi bergulir 1998.

BPK menyatakan pandemi Covid-19 menjadi tantangan dalam melakukan audit.

Audit BPK akan dilakukan secara komprehensif.

BPK melihat masih banyak dana bantuan sosial yang mengendap di perbankan.