Sewaktu rapat di Banggar, semua fraksi menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, kecuali Fraksi PKS yang menerima dengan catatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan negara masih sangat terpengaruh pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas.

Tax ratio yang masih rendah masih menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPR RI dalam rapat paripurna pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019.

DPR menyoroti soal shortfall penerimaan pajak dan tax ratio.

Ada beberapa masalah yang menjadi temuan rutin BPK dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

BPK merekomendasikan agar pemerintah menyempurnakan parameter alokasi belanja dan batasan tambahan belanja. Setiap perubahan juga harus dilaporkan ke DPR.

Pemerintah juga dinilai perlu untuk menetapkan target dan batas atas belanja perpajakan dalam dokumen APBN.

Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2019 kepada DPR.

RUU ini diajukan pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Setiap kementerian/lembaga (K/L) diharuskan menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan paling lambat akhir Februari 2020.