Ada beberapa masalah yang menjadi temuan rutin BPK dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

BPK merekomendasikan agar pemerintah menyempurnakan parameter alokasi belanja dan batasan tambahan belanja. Setiap perubahan juga harus dilaporkan ke DPR.

Pemerintah juga dinilai perlu untuk menetapkan target dan batas atas belanja perpajakan dalam dokumen APBN.

Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2019 kepada DPR.

RUU ini diajukan pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Setiap kementerian/lembaga (K/L) diharuskan menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan paling lambat akhir Februari 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komisi XI menggelar rapat kerja di Gedung Parlemen, Selasa (28/01/2020) membahas soal APBN

Dengan keluarnya Peraturan Presiden No.77/2019, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan konvensi multilateral instrument on tax treaty (MLI).

Dengan asumsi PDB tumbuh 5,05%, tax ratio pada 2019 diestimasi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 58 KPP.