Dari sisi konsep, ALP tidak dapat memperhitungkan manfaat dari sinergi yang ditimbulkan dari operasi pihak afiliasi yang terintegrasi.

Selain memperpanjang periode pemberlakuan APA maksimal 5 tahun, wajib pajak bisa memanfaatkan fasilitas roll-back.

Implementasi APA di Indonesia dinilai memasuki babak baru setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020.

DJP mengatakan wajib pajak harus melaporkan secara detail semua transaksi yang berkaitan dengan entitas bisnis dengan hubungan istimewa.

Pada dasarnya, keandalan analisis akan meningkat dengan bertambahnya jumlah sampel.

Berlaku untuk transaksi jasa, biaya pinjaman, penggunaan harta tidak berwujud, pengalihan harta, restrukturisasi usaha, dan kesepakatan kontribusi biaya.

Kementerian Keuangan menjabarkan sejumlah metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (ALP).

Ada sejumlah kriteria yang bisa menjadi pilihan sebuah transaksi independen dianggap sudah sebanding dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Berdasarkan PMK 22/2020, kondisi transaksi mencakup 5 karakteristik ekonomi yang relevan untuk menentukan harga transfer (transfer pricing) wajar.

Sesuai PMK 22/2020, tahapan penerapan prinsip kewajaran & kelaziman usaha (Arm’s Length Principle/ALP) terbagi menjadi 6 langkah.