Pelonggaran dilakukan setelah mempertimbangkan kesepakatan internasional.

Pelaporan ini terkait dengan pelaksanaan perjanjian internasional atau automatic exchange of information (AEoI).

OECD telah memperluas dukungannya ke negara-negara berkembang untuk memenuhi prioritas yang muncul terkait dengan kebijakan dan administrasi pajak.

Hampir 100 negara sudah menerapkan pertukaran data secara otomatis untuk kepentingan pajak pada tahun lalu.

Pemerintah akan mengoptimalkan kerja sama dengan beberapa negara guna menelusuri harta dan dana WNI yang ditanam dan berada di luar negeri.

Pelaksanaan kegiatan AEoI yang awalnya akan dilaksanakan paling lambat 30 September 2020 untuk tahun pajak 2019 diundur.

Ada penambahan 5 yurisdiksi partisipan dan 3 yurisdiksi tujuan pelaporan dalam skema AEoI.

Negosiasi sejumlah P3B juga ditunda. Pembahasan konsensus global pajak digital secara tatap muka otomatis tidak bisa dijalankan.

Sudah ada lebih dari 1,6 juta informasi akun keuangan dari berbagai negara yang telah diterima Indonesia.

MLI saat ini sudah mencakup 94 yurisdiksi. Sebanyak 41 yurisdiksi di antaranya sudah melakukan ratifikasi.