Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Survei Bappenas: Pelaku Usaha Masih Khawatir Soal Kondisi Cashflow

A+
A-
1
A+
A-
1
Survei Bappenas: Pelaku Usaha Masih Khawatir Soal Kondisi Cashflow

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam webinar, Jumat (11/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Survei yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan pelaku usaha masih memiliki kekhawatiran terhadap kondisi kecukupan kas atau cashflow usahanya masing-masing.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dunia usaha mengaku pesimistis terkait dengan kondisi cashflow yang terjadi pada semua sektor dan skala usaha.

"Hal ini terjadi karena memang semua sektor dan skala usaha masih mengalami kendala dalam pertumbuhan pendapatan yang masih lambat dari perkiraan," katanya, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Berdasarkan Business Survey gelombang 3 yang menyurvei 1.360 pengusaha, tak sedikit pelaku usaha yang mengaku kesulitan membayar biaya produksinya masing-masing, terutama dalam hal membayar cicilan.

"Sebagai contoh yang paling besar, mereka agak khawatir bagaimana mereka membayar cicilan atau membayar supplier mereka dan juga biaya sewa," tuturnya.

Dalam survei Bappenas, sekitar 52% perusahan mengaku kesulitan membayar cicilan. Lalu sekitar 33% kesulitan membayar supplier, 32% kesulitan membayar sewa, 25% kesulitan membayar utilitas, dan 23% perusahaan kesulitan membayar gaji/upah.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selain itu, ada juga pelaku usaha yang mengaku mengalami tunggakan kredit di mana paling banyak terjadi pada sektor jasa, perdagangan, dan pertambangan.

Pemerintah selama ini telah memberikan beragam insentif pajak untuk meringankan tekanan cashflow dunia usaha di tengah pandemi Covid-19. Insentif pajak itu telah diberikan pada 2020 dan diberikan kembali pada 2021.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk memberikan dukungan dari sisi cashflow antara lain pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan restitusi PPN dipercepat. (rig)

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Topik : bappenas, pemulihan ekonomi, pelaku usaha, cashflow, insentif pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hapus NPWP Butuh Waktu Berapa Lama? Simak Penjelasan DJP Ini

Minggu, 07 Agustus 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Lupa Alamat Email yang Didaftarkan, Begini Solusi dari DJP

Minggu, 07 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KOREA SELATAN

Pacu Industri Cip, Korea Selatan Makin Jorjoran Beri Insentif Pajak

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini