PEMBIAYAAN

SUN Sepi Peminat, Begini Kata Menkeu

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 April 2018 | 10:56 WIB
SUN Sepi Peminat, Begini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews - Serapan lelang Surat Utang Negara (SUN) jauh dari kata memuaskan. Gejolak ekonomi global menjadi faktor utama sepinya minat investor pada instrumen ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terus mengamati secara seksama perkembangan ekonomi saat ini. Pasalnya, hal tersebut berimplikasi langsung pada serapan surat utang untuk pembiayaan APBN.

"Kita akan waspada akan tetap komunikasikan, kebutuhan financing kita akan tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan spekulasi," katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (26/4).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Seperti yang diketahui, pemerintah sebelumnya hanya menyerap dana Rp6,15 triliun dari lelang lima seri SUN. Dana ini ditujukan untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN dengan total penawaran mencapai Rp17 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Selasa lalu mengumumkan lelang itu tidak memenuhi target indikatif yang ditetapkan Rp17 triliun.

Total penawaran yang masuk dari lelang Rp17 triliun itu tercatat merupakan yang terendah dari lelang SUN sejak Oktober 2016.

Baca Juga:
Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Pemerintah sampai harus meningkatkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10% yaitu di posisi 7% atau paling tinggi sejak Juli 2017 agar lebih menarik bagi investor.

Menurutnya, pemerintah menegaskan kebutuhan pembiayaan yang tercantum dalam APBN 2018 pun akan tetap terjaga dan diperhitungkan dengan matang meski menaikkan imbal hasil dari penerbitan surat utang.

"Tentu kami tetap harus menimbang dari sisi kemungkinan kenaikan biaya dari bunga utang. Kami sudah akan perhatikan di dalam konteks belanja pada semester kedua ini," tutupnya. (Gfa/Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Minggu, 21 April 2024 | 16:30 WIB SE-2/PJ/2024

WP Harus Setor PPh atas Diskonto Surat Berharga BI secara Mandiri

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 14:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pendaftaran NPWP OP Bisa Ditolak Jika Data NIK Berstatus Wanita Kawin