Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Sudah Bayar DP Rumah, Bisakah Dapat Insentif PPN DTP PMK 21/2021?

A+
A-
19
A+
A-
19
Sudah Bayar DP Rumah, Bisakah Dapat Insentif PPN DTP PMK 21/2021?

Pertanyaan:
Perkenalkan, nama saya Arif. Saya adalah karyawan perusahaan konstruksi di Jakarta. Saya mendengar pemerintah memberikan fasilitas PPN untuk pembelian rumah.

Dalam kasus saya, pada bulan Februari lalu, saya baru saja membayar uang muka (down payment/DP) sebesar 10% kepada pengembang untuk pembelian rumah seharga Rp1,1 miliar termasuk PPN. Pembayaran DP saya lakukan agar rumah tersebut bisa dibangun, sedangkan sisa pembayarannya menggunakan skema kredit kepemilikan rumah (KPR).

Berdasarkan kasus saya tersebut, apakah saya masih bisa mendapatkan fasilitas PPN untuk pembelian rumah ini?

Arif, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Arif atas pertanyaannya. Baru-baru ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (PMK 21/2021).

PMK 21/2021 yang berlaku 1 Maret 2021 memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak, berikut beberapa ketentuan dalam PMK 21/2021 yang perlu diketahui.

Pasal 2 PMK 21/2021 mengatur:

PPN yang terutang atas penyerahan:

  1. rumah tapak; dan
  2. unit hunian rumah susun,

ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2021.”

Selanjutnya, Pasal 3 PMK No. 21 Tahun 2021 mengatur:

PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penyerahan yang terjadi pada saat:

  1. ditandatanganinya akta jual beli; atau
  2. diterbitkan surat keterangan lunas dari penjual,

serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.”

Kemudian, Pasal 4 PMK No. 21 Tahun 2021 mengatur:

“(1) Rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

  1. Harga Jual paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  2. merupakan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

(2) Rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang pertama kali diserahkan oleh pengembang dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

(3) Dalam hal atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada penjual sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan PPN ditanggung pemerintah dengan ketentuan:

  1. dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada penjual paling lama 1 Januari 2021;
  2. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada periode pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  3. PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.”

Kemudian, Pasal 6 PMK No. 21 Tahun 2021 mengatur:

“(1) PPN ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sebesar:

  1. 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  2. 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) PPN ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021.”

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan Bapak Arif tetap dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP atas pembelian rumah meskipun pembayaran DP-nya dilakukan sebelum berlakunya PMK 21/2021.

Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PMK 21/2021, fasilitas PPN DTP atas pembelian rumah dapat diberikan sepanjang pembayaran uang muka kepada penjual dilakukan paling lama 1 Januari 2021.

Di samping itu, untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP, rumah yang Bapak Arif beli harus sudah diserahterimakan paling lambat bulan Agustus 2021 yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima sesuai Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 21/2021

Namun demikian, fasilitas PPN DTP yang diberikan hanya atas sisa pembayarannya. Selain itu, PPN yang telah dibayarkan dalam DP tidak dapat direstitusi. Berikut adalah perhitungan fasilitas PPN DTP yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Arif (dalam rupiah):

Berdasarkan pada penghitungan di atas maka fasilitas PPN DTP yang dimanfaatkan Bapak Arif adalah sebesar Rp90 juta rupiah. Sementara PPN yang terlanjur dibayar atas DP pembelian rumah sebesar 10 juta rupiah tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP dan juga tidak dapat dimintakan pengembalian (restitusi).

Demikian jawaban kami. Semoga membantu. (kaw)

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, DP rumah, PPN DTP, PMK 21/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nana

Sabtu, 26 Juni 2021 | 08:43 WIB
perkenalkan saya nana, mau tanya mengenai insentif ppn dari pemerintah saya membeli perumahan didaerah tangerang, dp pertama dibayar pada bulan februari 2021, dan akad kredit bank sudah di lakukan pada bulan juni 2021, serah terima rumah pada bulan agustus 2021, untuk case diatas apakah saya mas ... Baca lebih lanjut

Denny

Sabtu, 27 Maret 2021 | 12:26 WIB
Saya Denny. saya Baru Booking Fee Rumah di Developer A. lalu saya Memutuskan Untuk Membatalkan Pembelian di Developer A Tersebut. Jika Saya Booking Fee Ke Developer B, apakah Saya Masih Bisa Dapatkan Program Pemerintah Untuk Bisa Dapat Insentif PPN 0% nya ? terima Kasih

Aries Pratama

Kamis, 04 Maret 2021 | 14:05 WIB
Perkenalkan nama saya aries, saya membeli sebuah rumah ready atock dengan cara KPR seharga 799.580.000 sdh termasuk PPN, surat pesanan dan booking fee pada tgl 21 Desember 2020 dengan DP 15% di cicil 4x, Jadwal DP di mulai dari 21 januari 2021 sampai dengan 21 april 2021, sehubung KPR saya sudah di ... Baca lebih lanjut

Rendy Brayen Latuputty

Rabu, 03 Maret 2021 | 21:17 WIB
Itu kan pakai skema KPR. Apa betul yg Rp90 juta berhak pakai PPN DTP? Bukankah kalau KPR penandatanganan AJB dan BAST dilakukan nanti setelah KPR lunas, bukan pada saat uang dari bank cair ke developer?

Wahyu Susanto

Rabu, 03 Maret 2021 | 18:31 WIB
perkenalkan saya wahyu karyawan swasta. saat ini saya memiliki dua rumah kepemilikan atas nama isteri. awal tahun kami ada pembelian ruko baru ready unit ke developer dan dijanjikan serah terima di Agustus 2021. Apakah ruko tersebut dapat berlaku bebas PPN? Terima kasih
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 08 Maret 2022 | 08:45 WIB
KONSULTASI UU HPP

UU HPP Berlaku, Depresiasi Bangunan Bisa Lebih dari 20 Tahun?

Kamis, 03 Maret 2022 | 12:52 WIB
KONSULTASI PAJAK

Aturan Terbaru PPh Final Jasa Konstruksi Terbit, Apa yang Berubah?

Selasa, 01 Maret 2022 | 11:25 WIB
KONSULTASI UU HPP

Kebutuhan Pokok Jadi Barang Kena Pajak, Otomatis Kena PPN?

Rabu, 23 Februari 2022 | 16:40 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Ketentuan Insentif PPnBM DTP dalam PMK 5/2022?

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Senin, 23 Mei 2022 | 11:05 WIB
DATA PPS HARI INI

Progres PPS Melambat, Harta WP yang Diungkap Tercatat Rp94,5 Triliun

Senin, 23 Mei 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak