Berita
Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sudah Bayar DP Rumah, Bisakah Dapat Insentif PPN DTP PMK 21/2021?

A+
A-
15
A+
A-
15
Sudah Bayar DP Rumah, Bisakah Dapat Insentif PPN DTP PMK 21/2021?

Pertanyaan:
Perkenalkan, nama saya Arif. Saya adalah karyawan perusahaan konstruksi di Jakarta. Saya mendengar pemerintah memberikan fasilitas PPN untuk pembelian rumah.

Dalam kasus saya, pada bulan Februari lalu, saya baru saja membayar uang muka (down payment/DP) sebesar 10% kepada pengembang untuk pembelian rumah seharga Rp1,1 miliar termasuk PPN. Pembayaran DP saya lakukan agar rumah tersebut bisa dibangun, sedangkan sisa pembayarannya menggunakan skema kredit kepemilikan rumah (KPR).

Berdasarkan kasus saya tersebut, apakah saya masih bisa mendapatkan fasilitas PPN untuk pembelian rumah ini?

Arif, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Arif atas pertanyaannya. Baru-baru ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (PMK 21/2021).

PMK 21/2021 yang berlaku 1 Maret 2021 memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak, berikut beberapa ketentuan dalam PMK 21/2021 yang perlu diketahui.

Pasal 2 PMK 21/2021 mengatur:

PPN yang terutang atas penyerahan:

  1. rumah tapak; dan
  2. unit hunian rumah susun,

ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2021.”

Selanjutnya, Pasal 3 PMK No. 21 Tahun 2021 mengatur:

PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penyerahan yang terjadi pada saat:

  1. ditandatanganinya akta jual beli; atau
  2. diterbitkan surat keterangan lunas dari penjual,

serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.”

Kemudian, Pasal 4 PMK No. 21 Tahun 2021 mengatur:

“(1) Rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

  1. Harga Jual paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  2. merupakan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

(2) Rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang pertama kali diserahkan oleh pengembang dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

(3) Dalam hal atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada penjual sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan PPN ditanggung pemerintah dengan ketentuan:

  1. dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada penjual paling lama 1 Januari 2021;
  2. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada periode pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  3. PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.”

Kemudian, Pasal 6 PMK No. 21 Tahun 2021 mengatur:

“(1) PPN ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sebesar:

  1. 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  2. 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) PPN ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021.”

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan Bapak Arif tetap dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP atas pembelian rumah meskipun pembayaran DP-nya dilakukan sebelum berlakunya PMK 21/2021.

Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PMK 21/2021, fasilitas PPN DTP atas pembelian rumah dapat diberikan sepanjang pembayaran uang muka kepada penjual dilakukan paling lama 1 Januari 2021.

Di samping itu, untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP, rumah yang Bapak Arif beli harus sudah diserahterimakan paling lambat bulan Agustus 2021 yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima sesuai Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 21/2021

Namun demikian, fasilitas PPN DTP yang diberikan hanya atas sisa pembayarannya. Selain itu, PPN yang telah dibayarkan dalam DP tidak dapat direstitusi. Berikut adalah perhitungan fasilitas PPN DTP yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Arif (dalam rupiah):

Berdasarkan pada penghitungan di atas maka fasilitas PPN DTP yang dimanfaatkan Bapak Arif adalah sebesar Rp90 juta rupiah. Sementara PPN yang terlanjur dibayar atas DP pembelian rumah sebesar 10 juta rupiah tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP dan juga tidak dapat dimintakan pengembalian (restitusi).

Demikian jawaban kami. Semoga membantu. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, DP rumah, PPN DTP, PMK 21/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nana

Sabtu, 26 Juni 2021 | 08:43 WIB
perkenalkan saya nana, mau tanya mengenai insentif ppn dari pemerintah saya membeli perumahan didaerah tangerang, dp pertama dibayar pada bulan februari 2021, dan akad kredit bank sudah di lakukan pada bulan juni 2021, serah terima rumah pada bulan agustus 2021, untuk case diatas apakah saya mas ... Baca lebih lanjut

Denny

Sabtu, 27 Maret 2021 | 12:26 WIB
Saya Denny. saya Baru Booking Fee Rumah di Developer A. lalu saya Memutuskan Untuk Membatalkan Pembelian di Developer A Tersebut. Jika Saya Booking Fee Ke Developer B, apakah Saya Masih Bisa Dapatkan Program Pemerintah Untuk Bisa Dapat Insentif PPN 0% nya ? terima Kasih

Aries Pratama

Kamis, 04 Maret 2021 | 14:05 WIB
Perkenalkan nama saya aries, saya membeli sebuah rumah ready atock dengan cara KPR seharga 799.580.000 sdh termasuk PPN, surat pesanan dan booking fee pada tgl 21 Desember 2020 dengan DP 15% di cicil 4x, Jadwal DP di mulai dari 21 januari 2021 sampai dengan 21 april 2021, sehubung KPR saya sudah di ... Baca lebih lanjut

Rendy Brayen Latuputty

Rabu, 03 Maret 2021 | 21:17 WIB
Itu kan pakai skema KPR. Apa betul yg Rp90 juta berhak pakai PPN DTP? Bukankah kalau KPR penandatanganan AJB dan BAST dilakukan nanti setelah KPR lunas, bukan pada saat uang dari bank cair ke developer?

Wahyu Susanto

Rabu, 03 Maret 2021 | 18:31 WIB
perkenalkan saya wahyu karyawan swasta. saat ini saya memiliki dua rumah kepemilikan atas nama isteri. awal tahun kami ada pembelian ruko baru ready unit ke developer dan dijanjikan serah terima di Agustus 2021. Apakah ruko tersebut dapat berlaku bebas PPN? Terima kasih
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 April 2021 | 15:26 WIB
KONSULTASI PAJAK

PPN Perolehan Tanah untuk Dibangun Hotel, Boleh Dikreditkan?

Selasa, 13 April 2021 | 10:45 WIB
KONSULTASI

Beli Rumah Kedua, Apakah Bisa Dapat Insentif PPN DTP?

Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK

Punya Penghasilan dari Luar Negeri, Bagaimana Pajaknya?

Selasa, 06 April 2021 | 09:15 WIB
KONSULTASI

RS Bukan Rujukan Covid-19 Beli Alkes, Bisakah Pakai Fasilitas PPN?

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021