Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Segera Paparkan Revisi UU PPh & PPN di Sidang Kabinet

A+
A-
20
A+
A-
20
Sri Mulyani Segera Paparkan Revisi UU PPh & PPN di Sidang Kabinet

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu bersiap untuk membahas paket reformasi kebijakan perpajakan dalam waktu dekat. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kini dipersiapkan untuk dibahas secara mendalam di internal pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kedua rancangan aturan tersebut sudah siap untuk dibahas dalam rapat kabinet. Bila tidak ada aral melintang maka RUU PPh dan PPN akan langsung di setor ke DPR.

“Untuk RUU PPh dan PPN, naskah akademisnya relatif sudah siap. Namun, nanti kami akan sampaikan kepada kabinet ini apa artinya pengaruhnya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang,” katanya di Midplaza Sudirman, Jumat (22/3/2019).

Baca Juga: Faisal Basri Kritik Rencana Jokowi Menurunkan Tarif PPh Badan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan pembaruan kedua UU tersebut akan mempengaruhi struktur fiskal nasional. Dengan demikian, untung—rugi dari kedua revisi regulasi itu akan tersaji secara komprehensif.

Namun, dia tidak mau buru-buru menyebutkan waktu pemaparan tim Kemenkeu kepada kabinet. Pasalnya, konsolidasi internal diperlukan sebelum kedua rancangan aturan tersebut disetor kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut.

“Dampaknya kepada keseluruhan keuangan negara akan kami presentasikan secara penuh. Dari sisi belanja negara dari sisi penerimaan, jadi overall itu sudah disiapkan,” tandasnya.

Baca Juga: Open Recruitment DDTC & Kuliah Umum Soal Pajak Dividen di UNAIR, Mau?

Sri Mulyani memaparkan langkah lanjutan setelah pembahasan dalam level kabinet adalah mendorong proses politik di DPR. Untuk saat ini, baru RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah masuk Komisi XI DPR. Namun rancangan aturan yang menjadi landasan kebijakan perpajakan nasional itu tak kunjung dilanjutkan proses pembahasannya.

“Tentu proses legislasinya harus didorong karena kan sekarang ini kami masih mencoba untuk dorong untuk beberapa reform UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. Untuk yang KUP sekarang sudah di DPR. Jadi, kami akan terus mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Efek Virus Corona, Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Berisiko Melemah

“Untuk RUU PPh dan PPN, naskah akademisnya relatif sudah siap. Namun, nanti kami akan sampaikan kepada kabinet ini apa artinya pengaruhnya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang,” katanya di Midplaza Sudirman, Jumat (22/3/2019).

Baca Juga: Faisal Basri Kritik Rencana Jokowi Menurunkan Tarif PPh Badan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan pembaruan kedua UU tersebut akan mempengaruhi struktur fiskal nasional. Dengan demikian, untung—rugi dari kedua revisi regulasi itu akan tersaji secara komprehensif.

Namun, dia tidak mau buru-buru menyebutkan waktu pemaparan tim Kemenkeu kepada kabinet. Pasalnya, konsolidasi internal diperlukan sebelum kedua rancangan aturan tersebut disetor kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut.

“Dampaknya kepada keseluruhan keuangan negara akan kami presentasikan secara penuh. Dari sisi belanja negara dari sisi penerimaan, jadi overall itu sudah disiapkan,” tandasnya.

Baca Juga: Open Recruitment DDTC & Kuliah Umum Soal Pajak Dividen di UNAIR, Mau?

Sri Mulyani memaparkan langkah lanjutan setelah pembahasan dalam level kabinet adalah mendorong proses politik di DPR. Untuk saat ini, baru RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah masuk Komisi XI DPR. Namun rancangan aturan yang menjadi landasan kebijakan perpajakan nasional itu tak kunjung dilanjutkan proses pembahasannya.

“Tentu proses legislasinya harus didorong karena kan sekarang ini kami masih mencoba untuk dorong untuk beberapa reform UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. Untuk yang KUP sekarang sudah di DPR. Jadi, kami akan terus mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Efek Virus Corona, Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Berisiko Melemah
Topik : reformasi perpajakan, reformasi pajak, Sri Mulyani, PPh, PPN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 29 September 2017 | 16:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 07 Maret 2017 | 11:37 WIB
NEGARA-NEGARA TELUK
Rabu, 21 Desember 2016 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 Maret 2017 | 14:34 WIB
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
berita pilihan
Jum'at, 28 Februari 2020 | 15:45 WIB
KOREA SELATAN
Jum'at, 28 Februari 2020 | 15:25 WIB
KEP-75/2020
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:42 WIB
KEP-75/2020
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:09 WIB
KEP-75/2020
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:06 WIB
CHINA
Jum'at, 28 Februari 2020 | 12:30 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jum'at, 28 Februari 2020 | 12:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:25 WIB
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:14 WIB
KEPABEANAN