Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Sri Mulyani: Revisi Layer PPh OP Bakal Untungkan Kelas Menengah

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani: Revisi Layer PPh OP Bakal Untungkan Kelas Menengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana mengubah layer atau bracket pengenaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) secara terbatas. Kebijakan tersebut dinilai akan menguntungkan masyarakat luas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan layer PPh OP akan menguntungkan wajib pajak dari kelas menengah. Dengan demikian, perubahan kebijakan dapat mengakselerasi konsumsi melalui relaksasi kebijakan pajak.

“[Perubahan layer PPh OP] kemungkinan akan menguntungkan kelas menengah,” katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (9/9/2019).

Baca Juga: Naikkan Kontribusi PPN dalam Penerimaan, Pengecualian Pajak Dikurangi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan rencana revisi layer pengenaan PPh OP akan mempertimbangkan banyak aspek. Indikator ekonomi seperti tingkat inflasi, komposisi kelas menengah, hingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan menjadi bahan pertimbangan.

Perubahan secara terbatas tersebut, menurutnya, akan dilakukan melalui payung hukum setingkat peraturan menteri keuangan (PMK). Perubahan dipastikan akan meningkatan ambang batas penghasilan yang kena pajak dalam setiap layernya.

“Kita akan lihat dari semua aspek, Terutama penyesuaian berdasarkan tingkat inflasi, jumlah kelas menengah, dan distribusi dari tingkat pertumbuhan dari rumah tangga di indonesia," imbuhnya.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan, Kontribusi PPN dalam Penerimaan Bakal Dinaikkan

Seperti diketahui, Otoritas fiskal tidak akan mengubah jumlah layer pengenaan PPh OP yang berjumlah empat. Besaran tarif yang sudah berlaku saat ini juga tidak akan diubah. Penyesuaian akan dilakukan terhadap nominal rupiah penghasilan yang ada dalam setiap layer.

Saat ini, sesuai Pasal 17 UU PPh, terdapat empat layer. Pertama, penghasilan sampai Rp50juta dikenakan tarif 5%. Kedua, penghasilan Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Ketiga, penghasilan Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenakan tarif 25%. Keempat, penghasilan lebih dari Rp500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. (kaw)

Baca Juga: World Bank Usulkan Indonesia Revisi Skema Tarif PPh Orang Pribadi
Topik : PPh OP, UU PPh, reformasi perpajakan, layer
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 21 Februari 2020 | 14:45 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Senin, 17 Februari 2020 | 06:00 WIB
PERSPEKTIF PAJAK
Rabu, 12 Februari 2020 | 11:13 WIB
DITJEN PAJAK
Selasa, 11 Februari 2020 | 10:19 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:30 WIB
TAX EXPERT GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:15 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:08 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:38 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN