Berita
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Review
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:05 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 21 Februari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT AHMAD DJAMHARI:
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Minta Pemda Alokasikan 4% DAU/DBH untuk Dukung Vaksinasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Minta Pemda Alokasikan 4% DAU/DBH untuk Dukung Vaksinasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pengaturan alokasi DAU/DBH dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah melakukan penggunaan sebagian (earmarking) dana alokasi umum atau dana bagi hasil (DAU/DBH) untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 di daerah.

Sri Mulyani mengatakan pemda dapat membantu program vaksinasi tersebut walaupun sebagian besar anggarannya berasal dari pemerintah pusat. Pemda, sambungnya, harus melakukan earmarking DAU/DBH untuk vaksinasi minimum 4% tahun ini.

"Artinya secara nasional akan mencapai sekitar Rp15 triliun dari APBD yang diharapkan pemerintah daerah ikut menggunakannya di dalam rangka menyukseskan vaksinasi," katanya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021).

Baca Juga: Jokowi Sebut 2021 Jadi Masa Kebangkitan Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan anggaran program vaksinasi Covid-19 diperkirakan mencapai Rp73 triliun hingga Rp74 triliun. Namun, kebutuhan pendanaan vaksinasi juga tergantung pada sejumlah faktor, seperti bervariasinya harga vaksin.

Menurutnya, perlu kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan pemda untuk menyelesaikan vaksinasi pada semua masyarakat demi mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Dalam hal ini, pemda bisa memberi dukungan berupa pendanaan melalui APBD.

Sri Mulyani telah menuangkan perintah earmarking 4% DAU/DBH untuk vaksinasi tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KM.07/2020. Dalam earmarking itu, pemda juga diminta mempertimbangkan populasi yang membutuhkan vaksinasi dan kemampuan keuangannya.

Baca Juga: Bebas Pajak, Impor Vaksin Covid-19 Harus Lewat Jalur Khusus

Selain itu, dia juga mengharapkan pemda memberikan dukungan fasilitas penyimpanan dan distribusi karena menyangkut keamanan wilayah. Sri Mulyani beralasan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 termasuk prosedur yang sangat rumit.

Setelah vaksinasi selesai, dia meminta pemda juga tetap ikut memantau dan menanggulangi dampak kesehatan masyarakat.

Indonesia, sambungnya, termasuk beruntung karena segera memesan vaksin Covid-19 ke berbagai produsen. Soal pendanaannya pun pemerintah sudah siap. Sementara banyak negara lain harus menghadapi kesulitan karena memiliki keterbatasan.

Baca Juga: Bertambah Lagi, Anggaran PEN 2021 Kini Hampir Rp700 Triliun

"Kita beruntung sudah bisa men-secure jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk Indonesia bisa mendapatkan apa yang disebut herd immunity," ujar Sri Mulyani. (kaw)

Topik : Sri Mulyani, pemda, vaksinasi, DAU, DBH, pandemi, Covid-19
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 18 Februari 2021 | 13:00 WIB
PENGELOLAAN FISKAL
Kamis, 18 Februari 2021 | 10:52 WIB
PMK 17/2021
Rabu, 17 Februari 2021 | 16:09 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
Rabu, 17 Februari 2021 | 12:13 WIB
VAKSIN COVID-19
berita pilihan
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:23 WIB
LAPORAN OECD
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:13 WIB
KABUPATEN PURBALINGGA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:30 WIB
DOMINIKA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:00 WIB
INGGRIS