PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Minta Bantuan Pengusaha Jelaskan Soal Utang

Kurniawan Agung Wicaksono | Senin, 17 September 2018 | 09:45 WIB
Sri Mulyani Minta Bantuan Pengusaha Jelaskan Soal Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (DDTCNews - Twitter @KemenkeuRI)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta bantuan para pengusaha untuk menjelaskan permasalahan utang yang selama ini ada di dalam APBN.

Menurutnya, utang bukan menjadi tujuan. Utang, sambungnya, merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mencapai kesejahteraan. Kondisi ini mirip dengan utang pelaku usaha yang diperlukan untuk memajukan bisnis seperti memperluas pasar dan meningkatkan profit.

Dalam konteks negara, mengutip informasi dalam laman resmi Kemenkeu, masih ada berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan kesejahteraan. Utang menjadi instrumen – selain penerimaan perpajakan – untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Baca Juga:
Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

“Saya mengharapkan pengusaha bantuin saya untuk menjelaskan,” ujarnya kepada sekitar 1.200 pengusaha yang hadir dalam seminar nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Jumat (14/9/2018).

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun depan, negara berencana membelanjakan anggaran Rp2.439 triliun. Dana dari penerimaan perpajakan dan nonpajak diperkirakan mencapai Rp2.142 triliun. Sisanya, pemerintah memakai utang atau pembiayaan.

Defisit anggaran direncanakan sebesar 1,84% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu menyempit dibandingkan dengan tahun ini yang diestimasi masih di atas 2% PDB. Sri Mulyani mengatakan defisit harus menyempit karena biaya pinjaman akan semakin besar di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga:
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

“Dengan defisit rendah, kita memiliki kemampuan merencanakan pembiayaan secara jauh lebih aman. Hal ini perlu disampaikan agar masyarakat lebih tenang. Capital dan bond market juga lebih tenang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga memaparkan berbagai kebijakan perpajakan untuk memberi stimulus bagi dunia usaha. Berbagai kebijakan perpajakan ini seperti tax holiday, tax allowance, kemudahan ekspor, dan pengurangan untuk industri pionir. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Kamis, 28 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Jumat, 29 Maret 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya