Berita
Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 26 September 2020 | 06:01 WIB
PAJAK PROPERTI
Jum'at, 25 September 2020 | 19:30 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:00 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jum'at, 25 September 2020 | 10:44 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sri Mulyani Catat Baru 28 Provinsi yang Sudah Realokasi Anggaran

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani Catat Baru 28 Provinsi yang Sudah Realokasi Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Catat 28 Provinsi Telah Realokasikan Anggaran untuk Tangani Corona

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat hingga saat ini mencatat telah ada 28 provinsi yang melakukan realokasi anggaran pada APBD untuk penanganan virus Corona di wilayahnya.

Sri Mulyani menyebut pelaksanaan realokasi oleh pemerintah daerah akan terus dipantau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah pusat, lanjut Menkeu, berharap realokasi segera dilakukan, sehingga penanganan Corona juga bisa segera diterapkan.

Baca Juga: Disetujui Banggar, RUU APBN 2021 Dibawa Ke Rapat Paripurna

“Kami akan bersama-sama dengan Pak Mendagri untuk bisa meyakinkan bahwa antisipasi di daerah dan pusat akan semakin sinkron," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020).

Sri Mulyani menambahkan realokasi APBN juga dilakukan di level kabupaten/kota. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, saat ini baru 230 yang telah merealokasikan anggaran untuk Corona.

Menurutnya, pemerintah psuat akan terus memantau pelaksanaan realokasi di semua daerah agar penanganan Corona dapat maksimal. Dia menjamin semua kebijakan penganggaran tersebut akan selalu dilakukan secara hati-hati.

Baca Juga: Banggar Masukkan Klausul Baru Soal Perpajakan Dalam RUU APBN 2021

“Kita akan melakukan tadi, rambu-rambu yang dimintakan oleh para Bapak dan ibu sekalian (DPR), untuk kebijakan yang harus prudent, tata kelola yang baik, dan harus ada check and balance, kami sepakat," ujar Menkeu.

Untuk diketahui, realokasi anggaran APBD merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan Corona atau Covid-19.

Perintah tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona.

Baca Juga: Ada Risiko Shortfall, Target Penerimaan Perpajakan 2021 Dipangkas

Pada Inpres Nomor 4 Tahun 2020, Jokowi memerintahkan semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah merevisi anggaran untuk penanganan virus Corona. Pengajuan realokasi anggaran harus diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Secara lebih rinci, Inpres memerintahkan K/L dan Pemda mempercepat pelaksanaan belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menangani virus Corona.

Khusus K/L, pelaksanaan realokasi anggaran diminta melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (rig)

Baca Juga: Kemenkeu Proyeksikan Belanja Pemerintah Naik 0,6%-4,8% Tahun Ini

Topik : penanganan virus corona, realokasi anggaran, APBD, APBN, menteri keuangan sri mulyani, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 September 2020 | 13:42 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Rabu, 23 September 2020 | 11:09 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 23 September 2020 | 10:26 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 26 September 2020 | 06:01 WIB
PAJAK PROPERTI
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Jum'at, 25 September 2020 | 19:30 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 17:03 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 25 September 2020 | 16:51 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI