Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Bakal Tebar Insentif Asalkan Syarat Ini Terpenuhi

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama beberapa pejabat eselon I Kemenkeu. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menegaskan peluang pemberian insentif fiskal masih akan terbuka lebar pada tahun ini. Namun, otoritas menegaskan guyuran insentif diberikan jika ada nilai tambah untuk perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tersebut kepada pelaku usaha. Dia mengaku tidak segan-segan untuk memberikan fasilitas atau insentif fiskal. Lagi-lagi, insentif siap diberikan sepanjang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

“Pesannya bukan selalu bayar pajak, tapi saya punya banyak insentif untuk Bapak/Ibu [pelaku usaha],” katanya dalam Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Kantor Ditjen Pajak (DJP), Selasa (19/2/2019).

Baca Juga: THR PNS Cair, Sri Mulyani Harapkan Ada Dampak Positif ke PDB

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan pajak yang tidak dipungut idealnya dikonversi menjadi ekspansi dunia usaha. Kegiatan investasi baru dan penambahan jumlah tenaga kerja menjadi syarat utama pemberian insentif.

Dengan demikian, penerimaan negara yang hilang akibat pemberian insentif terbayar lunas atau terkompensasi. Bahkan, pemberian insentif diharapkan memberi efek instan bagi ekonomi karena digunakan langsung oleh pelaku usaha untuk perluasan bisnisnya.

“Bapak/Ibu bayar Rp1 triliun masuk ke kas negara dan saya pakai untuk gaji guru dan lain-lain. Namun, kalau uang itu tetap di kantong Bapak/Ibu dan digunakan untuk investasi baru jangan-jangan dampaknya lebih bagus ke ekonomi dari pada habis untuk subsidi yang tidak jelas,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Asyik, THR PNS, TNI, & Polri Cair Serentak Hari Ini

Skema pemberian insentif ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas fiskal. Desain insentif yang memberikan nilai tambah merupakan hukum wajib agar penerimaan yang hilang tidak menguap, tapi berubah bentuk menjadi pendorong ekonomi bergerak ebih cepat.

“Saya mau desain insentif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga kesempatan kerja tercipta, investasi tumbuh dan ekspor kita juga naik. Jadi, ini tantangan juga untuk anak buah kita sendiri [terkait desain kebijakan insentif],” tandasnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Percaya Diri Pengelolaan APBN Terjaga Hingga Akhir 2019

“Pesannya bukan selalu bayar pajak, tapi saya punya banyak insentif untuk Bapak/Ibu [pelaku usaha],” katanya dalam Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Kantor Ditjen Pajak (DJP), Selasa (19/2/2019).

Baca Juga: THR PNS Cair, Sri Mulyani Harapkan Ada Dampak Positif ke PDB

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan pajak yang tidak dipungut idealnya dikonversi menjadi ekspansi dunia usaha. Kegiatan investasi baru dan penambahan jumlah tenaga kerja menjadi syarat utama pemberian insentif.

Dengan demikian, penerimaan negara yang hilang akibat pemberian insentif terbayar lunas atau terkompensasi. Bahkan, pemberian insentif diharapkan memberi efek instan bagi ekonomi karena digunakan langsung oleh pelaku usaha untuk perluasan bisnisnya.

“Bapak/Ibu bayar Rp1 triliun masuk ke kas negara dan saya pakai untuk gaji guru dan lain-lain. Namun, kalau uang itu tetap di kantong Bapak/Ibu dan digunakan untuk investasi baru jangan-jangan dampaknya lebih bagus ke ekonomi dari pada habis untuk subsidi yang tidak jelas,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Asyik, THR PNS, TNI, & Polri Cair Serentak Hari Ini

Skema pemberian insentif ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas fiskal. Desain insentif yang memberikan nilai tambah merupakan hukum wajib agar penerimaan yang hilang tidak menguap, tapi berubah bentuk menjadi pendorong ekonomi bergerak ebih cepat.

“Saya mau desain insentif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga kesempatan kerja tercipta, investasi tumbuh dan ekspor kita juga naik. Jadi, ini tantangan juga untuk anak buah kita sendiri [terkait desain kebijakan insentif],” tandasnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Percaya Diri Pengelolaan APBN Terjaga Hingga Akhir 2019
Topik : Sri Mulyani, insentif fiskal, insentif pajak
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 24 Mei 2019 | 15:23 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 13:59 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 10:11 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 23 Mei 2019 | 17:35 WIB
PEREDARAN ROKOK ILEGAL
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 23 Mei 2019 | 15:26 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Kamis, 23 Mei 2019 | 13:07 WIB
KEMENKO PEREKONOMIAN
Kamis, 23 Mei 2019 | 11:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 23 Mei 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI