Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi suasana rapat paripurna DPR. 

JAKARTA, DDTCNews – Target penerimaan perpajakan yang disodorkan pemerintah dalam RAPBN 2020 menuai respons dari anggota DPR.

Fraksi Golkar dalam pandangan yang dibacakan dalam rapat paripurna DPR menyatakan target yang naik tersebut menjadi tantangan besar. Pasalnya, kondisi perekonomian yang tengah tertekan akan memengaruhi kemampuan dunia usaha dalam membayar pajak.

“Kita apresiasi penetapan target penerimaan dalam RAPBN 2020. Untuk mencapai target itu butuh kerja keras, terlebih di tengah stagnasi penerimaan pajak saat ini,” Kata Politisi Golkar John Kenedy Aziz di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga: Tingginya Penerimaan Pajak Sektor Pergudangan Munculkan Kekhawatiran

Sementara itu, Fraksi PKS menyebutkan kenaikan target penerimaan idealnya diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Namun, kinerja kepatuhan justru cenderung menurun setelah program pengampunan pajak pada 2016.

Fraksi PKS menyebutkan program tax amnesty seharusnya dilanjutkan dengan reformasi perpajakan. Aspek ini yang kemudian tidak terlalu tampak dilakukan pemerintah setelah tax amnesty.

Tax amnesty yang tidak diikuti dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh justru menyebabkan ketidakpatuhan menjadi meningkat dan terjadinya crowding out effect dari pembayar pajak yang dari tadinya patuh,” ungkapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Indonesia Bakal Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Global

Dalam RAPBN 2020, pemerintah menyodorkan target penerimaan pajak senilai Rp1,639.9 triliun. Angka setoran pajak tersebut naik dari target tahun ini yang senilai Rp1.577,6 triliun. Target setoran pajak 2020 itu terbagi atas pajak penghasilan migas Rp55 triliun dan pajak nonmigas Rp1.584,9 triliun.

Sementara itu, target penerimaan bea cukai dipatok senilai Rp221,9 triliun. Target bea cukai tersebut terdiri dari target cukai senilai Rp179,3 triliun, bea masuk senilai Rp40 triliun, dan bea keluar senilai Rp2,6 triliun.

Secara total target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2020 usulan pemerintah senilai Rp1.861,8 triliun. Angka tersebut naik dari target tahun ini yang dipatok pada angka Rp1.786,4 triliun. (kaw)

Baca Juga: Pekan Depan, Pemerintah Kirim Rancangan Omnibus Law ke DPR

“Kita apresiasi penetapan target penerimaan dalam RAPBN 2020. Untuk mencapai target itu butuh kerja keras, terlebih di tengah stagnasi penerimaan pajak saat ini,” Kata Politisi Golkar John Kenedy Aziz di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga: Tingginya Penerimaan Pajak Sektor Pergudangan Munculkan Kekhawatiran

Sementara itu, Fraksi PKS menyebutkan kenaikan target penerimaan idealnya diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Namun, kinerja kepatuhan justru cenderung menurun setelah program pengampunan pajak pada 2016.

Fraksi PKS menyebutkan program tax amnesty seharusnya dilanjutkan dengan reformasi perpajakan. Aspek ini yang kemudian tidak terlalu tampak dilakukan pemerintah setelah tax amnesty.

Tax amnesty yang tidak diikuti dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh justru menyebabkan ketidakpatuhan menjadi meningkat dan terjadinya crowding out effect dari pembayar pajak yang dari tadinya patuh,” ungkapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Indonesia Bakal Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Global

Dalam RAPBN 2020, pemerintah menyodorkan target penerimaan pajak senilai Rp1,639.9 triliun. Angka setoran pajak tersebut naik dari target tahun ini yang senilai Rp1.577,6 triliun. Target setoran pajak 2020 itu terbagi atas pajak penghasilan migas Rp55 triliun dan pajak nonmigas Rp1.584,9 triliun.

Sementara itu, target penerimaan bea cukai dipatok senilai Rp221,9 triliun. Target bea cukai tersebut terdiri dari target cukai senilai Rp179,3 triliun, bea masuk senilai Rp40 triliun, dan bea keluar senilai Rp2,6 triliun.

Secara total target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2020 usulan pemerintah senilai Rp1.861,8 triliun. Angka tersebut naik dari target tahun ini yang dipatok pada angka Rp1.786,4 triliun. (kaw)

Baca Juga: Pekan Depan, Pemerintah Kirim Rancangan Omnibus Law ke DPR
Topik : penerimaan pajak, perpajakan, RAPBN 2020, DPR
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 13 Desember 2019 | 11:45 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
berita pilihan
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:59 WIB
TELKOMSEL
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:15 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Jum'at, 17 Januari 2020 | 14:32 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 17 Januari 2020 | 11:41 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Jum'at, 17 Januari 2020 | 10:36 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Jum'at, 17 Januari 2020 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 16 Januari 2020 | 18:46 WIB
OMNIBUS LAW
Kamis, 16 Januari 2020 | 18:20 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Kamis, 16 Januari 2020 | 17:00 WIB
TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN
Kamis, 16 Januari 2020 | 15:38 WIB
PMK 199/2019