Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Progres Revisi UU PPh, Ini Komentar Kepala BKF

2
2

JAKARTA, DDTCNews - Revisi atas Undang-Undang No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) kini tengah digodok pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara memastikan pembaruan beleid bertujuan untuk menggenjot investasi domestik.

Hal tersebut dia ungkapkan seusai rapat dengan Badan Anggaran DPR, Senin (9/7). Sekaligus, dia menepis adanya anggapan revisi UU PPh untuk menambah beban wajib pajak seperti wacana penerapan pajak atas laba ditahan dan pajak atas warisan yang hangat diperbincangkan saat ini.

"UU PPh masih dalam tahap konsultasi publik, kita masih cari masukan dan ide yang berkembang saat ini," katanya.

Baca Juga: Laporan Terbaru OECD: Laju Reformasi Pajak Melambat

Terkait dengan revisi UU PPh, Suahasil memastikan apapun langkah yang pemerintah ambil ialah untuk menggairahkan ekonomi nasional. Hal ini menurutnya sangat mungkin dilakukan melalui kebijakan fiskal yang akomodatif.

"Dalam revisi UU PPh kita akan kembali pada prinsip yang kita pegang, yaitu mendorong investasi dari berbagai sumber. Baik itu kredit, dari investasi luar negeri, termasuk dari laba yang ditahan. Karena itu kita sedang cari kebijakan yang pas bagaimana laba yang ditahan ini bisa dipakai untuk kegiatan investasi lagi," terangnya.

Selain membahas soal jenis pajak baru, Suahasil juga mengungkapkan dimensi UU PPh juga sebagai instrumen fiskal menggerakan roda ekonomi lebih cepat. Hal itu dilakukan melalui insentif pajak dan penetapan tarif pajak khususnya untuk PPh badan.

Baca Juga: Soal RUU Baru Terkait Pajak, Dirjen Pajak Jelaskan Ulang

"RUU PPh bukan hanya penerimaan pajak tapi juga insentif. Kita dapat masukan soal pajak laba ditahan. Pada dasarnya prinsipnya jangan potong ayamnya tapi ambil telurnya. Jadi kita lakukan juga simplifikasi prosedur dan penetapan tarif. Kita bahas semua itu dengan hati-hati," tandasnya.

Seperti yang diketahui, paket reformasi perpajakan sudah digaungkan pemerintah sejak mulai bertugas pada 2014 silam. Kini, baru RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah masuk parlemen untuk dibahas. Sementara itu, revisi atas UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh masih berada ditangan pemerintah jelang berakhirnya masa tugas pemerintahan Jokowi-JK di tahun depan. (Amu)

Baca Juga: Parlemen Setujui RUU Pajak di Sektor Keuangan

"UU PPh masih dalam tahap konsultasi publik, kita masih cari masukan dan ide yang berkembang saat ini," katanya.

Baca Juga: Laporan Terbaru OECD: Laju Reformasi Pajak Melambat

Terkait dengan revisi UU PPh, Suahasil memastikan apapun langkah yang pemerintah ambil ialah untuk menggairahkan ekonomi nasional. Hal ini menurutnya sangat mungkin dilakukan melalui kebijakan fiskal yang akomodatif.

"Dalam revisi UU PPh kita akan kembali pada prinsip yang kita pegang, yaitu mendorong investasi dari berbagai sumber. Baik itu kredit, dari investasi luar negeri, termasuk dari laba yang ditahan. Karena itu kita sedang cari kebijakan yang pas bagaimana laba yang ditahan ini bisa dipakai untuk kegiatan investasi lagi," terangnya.

Selain membahas soal jenis pajak baru, Suahasil juga mengungkapkan dimensi UU PPh juga sebagai instrumen fiskal menggerakan roda ekonomi lebih cepat. Hal itu dilakukan melalui insentif pajak dan penetapan tarif pajak khususnya untuk PPh badan.

Baca Juga: Soal RUU Baru Terkait Pajak, Dirjen Pajak Jelaskan Ulang

"RUU PPh bukan hanya penerimaan pajak tapi juga insentif. Kita dapat masukan soal pajak laba ditahan. Pada dasarnya prinsipnya jangan potong ayamnya tapi ambil telurnya. Jadi kita lakukan juga simplifikasi prosedur dan penetapan tarif. Kita bahas semua itu dengan hati-hati," tandasnya.

Seperti yang diketahui, paket reformasi perpajakan sudah digaungkan pemerintah sejak mulai bertugas pada 2014 silam. Kini, baru RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah masuk parlemen untuk dibahas. Sementara itu, revisi atas UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh masih berada ditangan pemerintah jelang berakhirnya masa tugas pemerintahan Jokowi-JK di tahun depan. (Amu)

Baca Juga: Parlemen Setujui RUU Pajak di Sektor Keuangan
Topik : reformasi pajak, ruu pph, ruu kup
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND