Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Soal Pajak Digital, Ini Fokus Pemerintah Hingga Akhir Tahun

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Pajak Digital, Ini Fokus Pemerintah Hingga Akhir Tahun

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan pajak untuk pelaku ekonomi digital akan dilakukan secara bertahap dengan menimbang potensi dan situasi perpajakan domestik dan internasional.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menilai mengurai masalah secara bertahap menjadi solusi paling rasional guna menjawab tantangan pemajakan ekonomi digital dalam menjamin kesetaraan dalam berusaha.

Setidaknya ada tiga isu yang dihadapi pemerintah saat ini. Pertama, isu perpajakan pelaku usaha konvensional dan online. Kedua, perlakuan pajak pelaku usaha domestik dan luar negeri. Ketiga, memajaki pelaku usaha e-Commerce dengan media sosial.

Baca Juga: Bandingkan Prospek Ekonomi Indonesia dan Filipina, Ini Kata World Bank

"Untuk mengatasi tiga isu tersebut tidak bisa di-address secara bersamaan," katanya dalam sebuah webinar Kamis (23/7/2020).

Saat ini, lanjut Yon, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah dengan menunjuk pemungut dan penyetor PPN pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas barang dan jasa tidak berwujud dari luar negeri.

Secara bertahap kebijakan PPN PMSE melalui PMK No.48/2020 tersebut sementara ini akan diarahkan untuk menjawab dua isu yang dihadapi yaitu isu perpajakan pelaku usaha konvensional dan online serta segmen usaha domestik dan luar negeri.

Baca Juga: Kanwil DJP Sumut I dan Tax Center Politeknik WBI Medan Teken MoU

Hingga akhir 2020, Kemenkeu akan fokus dalam penerapan PPN PMSE. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menangkap potensi PPN dari PMSE asing sembari menambah jumlah pelaku usaha yang menjadi pemungut PPN PMSE.

Otoritas fiskal juga tetap memantau perkembangan perumusan konsensus global pajak digital yang dilakukan OECD/G20. Perkembangan tersebut akan menentukan langkah pemerintah dalam menerapkan pajak penghasilan terhadap perusahaan digital yang beroperasi lintas yurisdiksi atau negara.

“Kami ingin penerimaan tetap optimal agar tax ratio tetap terjaga dengan cara mencari basis pajak baru. Kami amati perkembangan untuk intip penerapan PPh pada akhir tahun," ujar Yon. (rig)

Baca Juga: DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

Topik : pajak digital, PPN, PMSE, DJP, Kementerian keuangan, PPh, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Kamis, 23 Juli 2020 | 21:58 WIB
Mengomentari khusus pajak e-commerce: Pandemi memaksa usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk beradaptasi dan pindah ke sistem digital. Adaptasi ini dibarengi dengan peningkatan penggunaan aplikasi belanja hingga 300% dan aktivitas belanja online Naik 28,9%. keberadaan e-commerce ini, ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 28 September 2020 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 28 September 2020 | 15:11 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 28 September 2020 | 14:52 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 06:00 WIB
LAPORAN BANK DUNIA
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK