Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Soal Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam pengamanan penerimaan pajak dan kas negara demi pembangunan.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan kepatuhan bendahara pemerintah dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, peran bendahara pemerintah hingga saat ini masih belum optimal.

"Pajak yang dipungut bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan yang strategis untuk pelaksanaan pembangunan. Kontribusi pajak dan belanja pemerintah saat ini masih belum optimal, terutama pajak yang dipungut oleh bendahara," ujar Andin pada webinar yang diselenggarakan BPPK Kemenkeu, Rabu (17/2/2021).

Baca Juga: Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah. Mulai dari pengetahuan bendahara pemerintah, sikap bendahara terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan dari otoritas pajak, kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, efektivitas administrasi, hingga sertifikasi bendahara.

Dari sisi Ditjen Pajak (DJP), Andin mengatakan berbagai bentuk kemudahan pelayanan melalui sistem informasi telah diluncurkan guna meningkatkan kepatuhan, mulai dari e-filing, e-faktur, e-bupot, dan layanan-layanan digital lainnya.

Kualitas bendahara pemerintah juga masih perlu ditingkatkan melalui sertifikasi bendahara yang memasukkan materi tentang urgensi kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan pajak ke kas negara.

Baca Juga: Harga Komoditas Masih Tinggi, Tambahan Penerimaan Bisa Tembus Rp279 T

"Semuanya faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak. Bila faktor-faktor tersebut ditingkatkan maka akan mendorong kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak," ujar Andin.

Saat ini, jumlah bendahara pemerintah sudah mencapai 139.085, yang terdiri atas 17.170 bendahara pada satuan kerja (satker) kementerian dan lembaga (K/L) dan 121.915 bendahara pemerintah pada satker pemda.

Bila kepatuhan bendahara pemerintah dapat ditingkatkan, pajak yang disetor oleh bendahara akan memainkan peran penting dalam menambah likuiditas negara untuk mendanai belanja negara dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Baca Juga: Setoran Pajak Sektor Utama Positif, Menkeu: Efek Pandemi Mulai Sembuh

Dari sisi bendahara pemerintah, kepatuhan bendahara dalam memungut, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan akan mengurangi risiko timbulnya tuntutan atas kewajiban perpajakan pada kemudian hari. (kaw)

Topik : bendahara pemerintah, pelaporan pajak, kepatuhan pajak, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Agustus 2022 | 17:04 WIB
KEPATUHAN PAJAK

DJP Ingin Pastikan Perlakuan yang Diberikan kepada Wajib Pajak Tepat

Senin, 01 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PAJAK DAERAH

Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Begini Catatan Kemendagri

Senin, 01 Agustus 2022 | 10:00 WIB
KPP PRATAMA KARANGANYAR

Waduh! Rekening WP Dibekukan Gara-gara Tunggak Pajak Rp1,1 Miliar

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:36 WIB
THAILAND

Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat