Berita
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam pengamanan penerimaan pajak dan kas negara demi pembangunan.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan kepatuhan bendahara pemerintah dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, peran bendahara pemerintah hingga saat ini masih belum optimal.

"Pajak yang dipungut bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan yang strategis untuk pelaksanaan pembangunan. Kontribusi pajak dan belanja pemerintah saat ini masih belum optimal, terutama pajak yang dipungut oleh bendahara," ujar Andin pada webinar yang diselenggarakan BPPK Kemenkeu, Rabu (17/2/2021).

Baca Juga: Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah. Mulai dari pengetahuan bendahara pemerintah, sikap bendahara terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan dari otoritas pajak, kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, efektivitas administrasi, hingga sertifikasi bendahara.

Dari sisi Ditjen Pajak (DJP), Andin mengatakan berbagai bentuk kemudahan pelayanan melalui sistem informasi telah diluncurkan guna meningkatkan kepatuhan, mulai dari e-filing, e-faktur, e-bupot, dan layanan-layanan digital lainnya.

Kualitas bendahara pemerintah juga masih perlu ditingkatkan melalui sertifikasi bendahara yang memasukkan materi tentang urgensi kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan pajak ke kas negara.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

"Semuanya faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak. Bila faktor-faktor tersebut ditingkatkan maka akan mendorong kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak," ujar Andin.

Saat ini, jumlah bendahara pemerintah sudah mencapai 139.085, yang terdiri atas 17.170 bendahara pada satuan kerja (satker) kementerian dan lembaga (K/L) dan 121.915 bendahara pemerintah pada satker pemda.

Bila kepatuhan bendahara pemerintah dapat ditingkatkan, pajak yang disetor oleh bendahara akan memainkan peran penting dalam menambah likuiditas negara untuk mendanai belanja negara dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Baca Juga: Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Dari sisi bendahara pemerintah, kepatuhan bendahara dalam memungut, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan akan mengurangi risiko timbulnya tuntutan atas kewajiban perpajakan pada kemudian hari. (kaw)

Topik : bendahara pemerintah, pelaporan pajak, kepatuhan pajak, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tunggak Pajak Ratusan Juta Rupiah, Mobil Distributor Elpiji Disita

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:30 WIB
PAKISTAN

Akhiri Era Kebijakan Pembebasan Pajak, Negara Ini Godok Aturan Baru

Minggu, 09 Januari 2022 | 12:00 WIB
BAHRAIN

Mulai 1 Januari 2022, Tarif PPN Resmi Naik 2 Kali Lipat

Minggu, 09 Januari 2022 | 10:00 WIB
KPP PRATAMA MAMUJU

Ada Tunggakan Pajak, 2 Bendahara Ini Dapat Surat Paksa dari Juru Sita

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan