Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Soal Kenaikan Tarif Pajak, Biden Tak Sejalan dengan Demokrat

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Kenaikan Tarif Pajak, Biden Tak Sejalan dengan Demokrat

Ilustrasi

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat dikabarkan tidak sepenuhnya menyetujui proposal kenaikan tarif pajak yang diusung oleh Presiden Joe Biden.

Partai Demokrat dikabarkan mengusulkan kenaikan tarif pajak korporasi dari yang saat ini sebesar 21% menjadi hanya sebesar 26,5%. Skema tersebut berbeda dengan yang diusung Presiden Biden, yakni kenaikan hingga 28%.

Para anggota dewan dari Partai Demokrat juga dikabarkan hanya menyepakati kenaikan tarif pajak atas capital gains dari 20% menjadi sebesar 25%, jauh di bawah usulan Biden yang mengusulkan kenaikan tarif hingga hampir 2 kali lipat menjadi 39,6%.

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

"Partai Demokrat juga mempertimbangkan kenaikan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 37% menjadi 39,6% serta mengenakan pajak tambahan sebesar 3% atas penghasilan di atas US$5 juta," tulis thehill.com mengutip pejabat yang mengetahui masalah ini, Senin (13/9/2021).

Selain sejumlah kenaikan tarif tersebut, Partai Demokrat juga mengusulkan pembatasan atas pengurangan penghasilan kena pajak nonkorporasi, perubahan atas ketentuan pajak warisan, kenaikan tarif pajak rokok, dan pajak minimum atas penghasilan luar negeri yang diperoleh korporasi.

Melalui seluruh kebijakan tersebut, AS diperkirakan bisa memperoleh tambahan penerimaan pajak sebesar US$2,9 triliun. Adapun House Ways and Means Committee dijadwalkan akan segera memublikasikan naskah legislatif kebijakan pajak secara formal dalam waktu dekat.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Untuk diketahui, Biden amat membutuhkan dukungan penuh dari partainya agar rencana belanja dan kenaikan pajak yang direncanakannya dapat diimplementasikan. Pasalnya, Partai Demokrat tak sepenuhnya menguasai kursi di parlemen.

Pada Senat, Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menguasai 50 kursi dari 100 kursi yang tersedia. Pada House of Representative, Partai Demokrat hanya menguasai 220 kursi dari 435 kursi yang tersedia, sedangkan Partai Republik menguasai 212 kursi. (sap)

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar
Topik : tarif pajak korporasi, pajak AS, joe biden, senat AS, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 19:30 WIB
INGGRIS

Pajak Plastik Berlaku 2022, Pengusaha Ramai-Ramai Protes

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK