Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Insentif Perpajakan, Ini Pesan Jokowi

1
1

Suasana rapat terbatas. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo meminta agar ada evaluasi berkala terhadap berbagai kebijakan investasi dan insentif perpajakan. Langkah ini dibutuhkan agar berbagai kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Permintaan Jokowi ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjio, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan beberapa menteri Kabinet Kerja pada hari ini, Rabu (21/11/2018).

“Saya minta agar kebijakan terkait investasi dan insentif perpajakan dievaluasi berkala sehingga lebih menarik dibandingkan negara-negara lain serta betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya,” ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Setkab.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

Jokowi meminta agar berbagai insentif dapat mengarah pada sektor-sektor yang dapat memperkuat keseluruhan industri Tanah Air. Selain itu, berbagai insentif perpajakan harus dapat memperkuat perekonomian nasional.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia saat ini tengah berada dalam proses transformasi ekonomi. Dengan demikian, berbagai kebijakan harus dapat membantu hilirisasi serta memperkuat industri yang berorientasi ekspor dengan nilai tambah cukup besar.

“Sehingga kita bisa merevitalisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku, serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki,” imbuh mantan Wali Kota Solo ini.

Baca Juga: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan, Ini Kuncinya

Pekan lalu, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi XVI. Ada tiga kebijakan di dalamnya. Pertama, perluasan fasilitas tax holiday (termasuk pengenalan mini tax holiday dan insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus).

Kedua, relaksasi daftar negatif investasi (DNI), yang mencakup juga penghapusan 54 bidang usaha dari daftar.Ketiga, kewajiban masuknya devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam sistem keuangan Indonesia (SKI), yang diikuti dengan fasilitas insentif pajak.

Kebijakan di bidang investasi, tegas Jokowi, harus dirancang sesuai dengan target kepentingan nasional. Target ini bukan hanya terkait penciptaan lapangan kerja baru dan penurunan angka pengangguran, melainkan juga terkait dengan penguatan pelaku ekonomi domestik.

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi

Pelaku ekonomi tersebut diutamakan masuk dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penguatan dilakukan dengan memanfaatkan peluang alih teknologi serta mendorong kemitraan usaha-usaha besar dengan UMKM.

“Kita tahu current account deficit (CAD) kita, neraca perdagangan kita memerlukan ini, memerlukan perbaikan. Dengan investasi dan ekspor inilah kita ingin perbaikan itu,” tegas Jokowi.

CAD pada kuartal III/2018 senilai US$8,8 miliar atau sekitar 3,37% terhadap PDB. Angka ini sekaligus mencatatkan pelebaran dari capaian kuartal II/2018 senilai US$8,0 miliar atau sekitar 3,02% PDB. Secara kumulatif, CAD hingga kuartal III tahun ini sebesar 2,86% PDB. (kaw)

Baca Juga: Awas, Pemprov Tidak Layani Perizinan Jika Ada Tunggakan Pajak

“Saya minta agar kebijakan terkait investasi dan insentif perpajakan dievaluasi berkala sehingga lebih menarik dibandingkan negara-negara lain serta betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya,” ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Setkab.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

Jokowi meminta agar berbagai insentif dapat mengarah pada sektor-sektor yang dapat memperkuat keseluruhan industri Tanah Air. Selain itu, berbagai insentif perpajakan harus dapat memperkuat perekonomian nasional.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia saat ini tengah berada dalam proses transformasi ekonomi. Dengan demikian, berbagai kebijakan harus dapat membantu hilirisasi serta memperkuat industri yang berorientasi ekspor dengan nilai tambah cukup besar.

“Sehingga kita bisa merevitalisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku, serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki,” imbuh mantan Wali Kota Solo ini.

Baca Juga: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan, Ini Kuncinya

Pekan lalu, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi XVI. Ada tiga kebijakan di dalamnya. Pertama, perluasan fasilitas tax holiday (termasuk pengenalan mini tax holiday dan insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus).

Kedua, relaksasi daftar negatif investasi (DNI), yang mencakup juga penghapusan 54 bidang usaha dari daftar.Ketiga, kewajiban masuknya devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam sistem keuangan Indonesia (SKI), yang diikuti dengan fasilitas insentif pajak.

Kebijakan di bidang investasi, tegas Jokowi, harus dirancang sesuai dengan target kepentingan nasional. Target ini bukan hanya terkait penciptaan lapangan kerja baru dan penurunan angka pengangguran, melainkan juga terkait dengan penguatan pelaku ekonomi domestik.

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi

Pelaku ekonomi tersebut diutamakan masuk dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penguatan dilakukan dengan memanfaatkan peluang alih teknologi serta mendorong kemitraan usaha-usaha besar dengan UMKM.

“Kita tahu current account deficit (CAD) kita, neraca perdagangan kita memerlukan ini, memerlukan perbaikan. Dengan investasi dan ekspor inilah kita ingin perbaikan itu,” tegas Jokowi.

CAD pada kuartal III/2018 senilai US$8,8 miliar atau sekitar 3,37% terhadap PDB. Angka ini sekaligus mencatatkan pelebaran dari capaian kuartal II/2018 senilai US$8,0 miliar atau sekitar 3,02% PDB. Secara kumulatif, CAD hingga kuartal III tahun ini sebesar 2,86% PDB. (kaw)

Baca Juga: Awas, Pemprov Tidak Layani Perizinan Jika Ada Tunggakan Pajak
Topik : paket kebijakan ekonomi, investasi, insentif perpajakan, Jokowi, defisit transaksi berjalan
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP