Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Insentif Perpajakan, Ini Pesan Jokowi

A+
A-
1
A+
A-
1

Suasana rapat terbatas. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo meminta agar ada evaluasi berkala terhadap berbagai kebijakan investasi dan insentif perpajakan. Langkah ini dibutuhkan agar berbagai kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Permintaan Jokowi ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjio, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan beberapa menteri Kabinet Kerja pada hari ini, Rabu (21/11/2018).

“Saya minta agar kebijakan terkait investasi dan insentif perpajakan dievaluasi berkala sehingga lebih menarik dibandingkan negara-negara lain serta betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya,” ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Setkab.

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Jokowi meminta agar berbagai insentif dapat mengarah pada sektor-sektor yang dapat memperkuat keseluruhan industri Tanah Air. Selain itu, berbagai insentif perpajakan harus dapat memperkuat perekonomian nasional.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia saat ini tengah berada dalam proses transformasi ekonomi. Dengan demikian, berbagai kebijakan harus dapat membantu hilirisasi serta memperkuat industri yang berorientasi ekspor dengan nilai tambah cukup besar.

“Sehingga kita bisa merevitalisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku, serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki,” imbuh mantan Wali Kota Solo ini.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Pekan lalu, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi XVI. Ada tiga kebijakan di dalamnya. Pertama, perluasan fasilitas tax holiday (termasuk pengenalan mini tax holiday dan insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus).

Kedua, relaksasi daftar negatif investasi (DNI), yang mencakup juga penghapusan 54 bidang usaha dari daftar.Ketiga, kewajiban masuknya devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam sistem keuangan Indonesia (SKI), yang diikuti dengan fasilitas insentif pajak.

Kebijakan di bidang investasi, tegas Jokowi, harus dirancang sesuai dengan target kepentingan nasional. Target ini bukan hanya terkait penciptaan lapangan kerja baru dan penurunan angka pengangguran, melainkan juga terkait dengan penguatan pelaku ekonomi domestik.

Baca Juga: Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

Pelaku ekonomi tersebut diutamakan masuk dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penguatan dilakukan dengan memanfaatkan peluang alih teknologi serta mendorong kemitraan usaha-usaha besar dengan UMKM.

“Kita tahu current account deficit (CAD) kita, neraca perdagangan kita memerlukan ini, memerlukan perbaikan. Dengan investasi dan ekspor inilah kita ingin perbaikan itu,” tegas Jokowi.

CAD pada kuartal III/2018 senilai US$8,8 miliar atau sekitar 3,37% terhadap PDB. Angka ini sekaligus mencatatkan pelebaran dari capaian kuartal II/2018 senilai US$8,0 miliar atau sekitar 3,02% PDB. Secara kumulatif, CAD hingga kuartal III tahun ini sebesar 2,86% PDB. (kaw)

Baca Juga: Soal Pemangkasan Jabatan Eselon III & IV, Ini Kata Presiden

“Saya minta agar kebijakan terkait investasi dan insentif perpajakan dievaluasi berkala sehingga lebih menarik dibandingkan negara-negara lain serta betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya,” ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Setkab.

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Jokowi meminta agar berbagai insentif dapat mengarah pada sektor-sektor yang dapat memperkuat keseluruhan industri Tanah Air. Selain itu, berbagai insentif perpajakan harus dapat memperkuat perekonomian nasional.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia saat ini tengah berada dalam proses transformasi ekonomi. Dengan demikian, berbagai kebijakan harus dapat membantu hilirisasi serta memperkuat industri yang berorientasi ekspor dengan nilai tambah cukup besar.

“Sehingga kita bisa merevitalisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku, serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki,” imbuh mantan Wali Kota Solo ini.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Pekan lalu, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi XVI. Ada tiga kebijakan di dalamnya. Pertama, perluasan fasilitas tax holiday (termasuk pengenalan mini tax holiday dan insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus).

Kedua, relaksasi daftar negatif investasi (DNI), yang mencakup juga penghapusan 54 bidang usaha dari daftar.Ketiga, kewajiban masuknya devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam sistem keuangan Indonesia (SKI), yang diikuti dengan fasilitas insentif pajak.

Kebijakan di bidang investasi, tegas Jokowi, harus dirancang sesuai dengan target kepentingan nasional. Target ini bukan hanya terkait penciptaan lapangan kerja baru dan penurunan angka pengangguran, melainkan juga terkait dengan penguatan pelaku ekonomi domestik.

Baca Juga: Soal Defisit Transaksi Berjalan, Ini Kata Jokowi

Pelaku ekonomi tersebut diutamakan masuk dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penguatan dilakukan dengan memanfaatkan peluang alih teknologi serta mendorong kemitraan usaha-usaha besar dengan UMKM.

“Kita tahu current account deficit (CAD) kita, neraca perdagangan kita memerlukan ini, memerlukan perbaikan. Dengan investasi dan ekspor inilah kita ingin perbaikan itu,” tegas Jokowi.

CAD pada kuartal III/2018 senilai US$8,8 miliar atau sekitar 3,37% terhadap PDB. Angka ini sekaligus mencatatkan pelebaran dari capaian kuartal II/2018 senilai US$8,0 miliar atau sekitar 3,02% PDB. Secara kumulatif, CAD hingga kuartal III tahun ini sebesar 2,86% PDB. (kaw)

Baca Juga: Soal Pemangkasan Jabatan Eselon III & IV, Ini Kata Presiden
Topik : paket kebijakan ekonomi, investasi, insentif perpajakan, Jokowi, defisit transaksi berjalan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA