Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Soal Insentif Perpajakan Impor, BPK: Perhatikan Pengawasan & Evaluasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Insentif Perpajakan Impor, BPK: Perhatikan Pengawasan & Evaluasi

Tampilan sampul depan IHPS II/2019 BPK. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa permasalahan dalam pemberian insentif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang dilakukan oleh pemerintah.

BPK menyebutkan hasil pemeriksaan pada kegiatan pemberian insentif untuk pengelolaan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk dan PDRI telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada permasalahan signifikan yang ditemukan. Ada 6 temuan yang masuk kategori signifikan.

“Pemeriksaan atas pengelolaan fasilitas bea masuk dan PDRI tidak dipungut sementara dan impor untuk dipakai tahun 2017—semester I 2019 pada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dan Ditjen Pajak (DJP) serta instansi terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” tulis BPK dalam IHPS II/2019.

Baca Juga: Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Hasil pemeriksaan BPK dilakukan melalui uji petik pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC. Uji petik juga dilakukan pada lima kantor pelayanan kepabeanan dan 69 KPP DJP. Meskipun secara umum sudah sesuai kriteria, temuan signifikan BPK berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk mengungkapkan 15 temuan yang memuat 24 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 13 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 11 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp20,15 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, DJBC telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp52,35 juta.

Baca Juga: Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Pemberian fasilitas ditujukan untuk memajukan perekonomian, mendorong kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, mendorong industri dalam negeri dan ekspor, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Di samping itu, untuk kepentingan pemerintah, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi nilai belanja pemerintah. Hal ini dikarenakan nilai belanja tidak dibebani dengan bea masuk dan PDRI. Akhirnya, sumber daya keuangan negara dapat dioptimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

BPK menyatakan pemberian insentif perpajakan dalam ranah kegiatan impor, pemerintah perlu memperhatikan pengawasan dan evaluasi pemberian fasilitas. Kedua hal ini sangat penting untuk menghindari inefisiensi dalam pemberian insentif yang akan berdampak pada upaya peningkatan tax ratio.

Baca Juga: Ada Insentif PPN Rumah DTP, Menteri PUPR Ingatkan Pengembang Soal Ini

“Untuk mencapai tujuan kebijakan insentif perpajakan yang tepat sasaran, perlu diperhatikan aspek pengawasan dan evaluasinya,” demikian pernyataan BPK. (kaw)

Topik : insentif, fasilitas perpajakan, bea masuk, PDRI, BPK, IHPS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 16:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sisa Sehari! Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir Besok

Kamis, 07 Oktober 2021 | 18:07 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (6)

Besaran Insentif Supertax Deduction Kegiatan Litbang

Kamis, 07 Oktober 2021 | 12:03 WIB
RUU HPP

Sah! RUU HPP Resmi Jadi Undang-Undang

berita pilihan

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif