Berita
Rabu, 23 September 2020 | 17:12 WIB
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Rabu, 23 September 2020 | 16:58 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:30 WIB
DKI JAKARTA
Review
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Fokus
Literasi
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:51 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 23 September 2020 | 13:30 WIB
PENEGAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Komunitas
Rabu, 23 September 2020 | 13:19 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 23 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Soal Insentif Perpajakan Impor, BPK: Perhatikan Pengawasan & Evaluasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Insentif Perpajakan Impor, BPK: Perhatikan Pengawasan & Evaluasi

Tampilan sampul depan IHPS II/2019 BPK. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa permasalahan dalam pemberian insentif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang dilakukan oleh pemerintah.

BPK menyebutkan hasil pemeriksaan pada kegiatan pemberian insentif untuk pengelolaan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk dan PDRI telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada permasalahan signifikan yang ditemukan. Ada 6 temuan yang masuk kategori signifikan.

“Pemeriksaan atas pengelolaan fasilitas bea masuk dan PDRI tidak dipungut sementara dan impor untuk dipakai tahun 2017—semester I 2019 pada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dan Ditjen Pajak (DJP) serta instansi terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” tulis BPK dalam IHPS II/2019.

Baca Juga: Masih Banyak WP UMKM yang Belum Lapor Realisasi Insentif Pajak

Hasil pemeriksaan BPK dilakukan melalui uji petik pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC. Uji petik juga dilakukan pada lima kantor pelayanan kepabeanan dan 69 KPP DJP. Meskipun secara umum sudah sesuai kriteria, temuan signifikan BPK berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk mengungkapkan 15 temuan yang memuat 24 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 13 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 11 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp20,15 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, DJBC telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp52,35 juta.

Baca Juga: Pemberian Subsidi Dikaji, BPHTB Rencananya Bisa Jadi 0%

Pemberian fasilitas ditujukan untuk memajukan perekonomian, mendorong kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, mendorong industri dalam negeri dan ekspor, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Di samping itu, untuk kepentingan pemerintah, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi nilai belanja pemerintah. Hal ini dikarenakan nilai belanja tidak dibebani dengan bea masuk dan PDRI. Akhirnya, sumber daya keuangan negara dapat dioptimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

BPK menyatakan pemberian insentif perpajakan dalam ranah kegiatan impor, pemerintah perlu memperhatikan pengawasan dan evaluasi pemberian fasilitas. Kedua hal ini sangat penting untuk menghindari inefisiensi dalam pemberian insentif yang akan berdampak pada upaya peningkatan tax ratio.

Baca Juga: Audit Anggaran Covid-19, BPK Dalami Kebijakan Pemda & Rumah Sakit

“Untuk mencapai tujuan kebijakan insentif perpajakan yang tepat sasaran, perlu diperhatikan aspek pengawasan dan evaluasinya,” demikian pernyataan BPK. (kaw)

Topik : insentif, fasilitas perpajakan, bea masuk, PDRI, BPK, IHPS
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 September 2020 | 10:38 WIB
PRANCIS
Rabu, 16 September 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 14:04 WIB
REALISASI INVESTASI
Selasa, 15 September 2020 | 18:00 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:12 WIB
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 16:58 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:30 WIB
DKI JAKARTA
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 23 September 2020 | 15:43 WIB
LATVIA
Rabu, 23 September 2020 | 15:25 WIB
EFEK VIRUS CORONA