Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Skema Gaji PNS Akan Diubah, Ini Gambarannya

A+
A-
17
A+
A-
17
Skema Gaji PNS Akan Diubah, Ini Gambarannya

Ilustrasi. Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Serang, Banten, Kamis (1/10/2020). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tengah menggodok rencana perubahan skema penggajian pegawai negeri sipil (PNS).

Plt Karo Humas BKN Paryono mengatakan proses perumusan ulang kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS tersebut merujuk pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Komponen gaji PNS akan makin sederhana karena hanya terdiri atas komponen gaji dan tunjangan.

"Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: PNS Pensiun Januari 2021, Pencairan Dana Taperum Mulai Diproses Maret

Paryono mengatakan kebijakan itu menjadi bagian dari reformasi sistem pangkat PNS sesuai mandat UU ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) 17/2020 tentang Manajemen PNS. Saat ini, pangkat melekat pada orang atau PNS. Sementara sistem ke depan adalah pangkat melekat pada jabatan.

Menurut Paryono, pemerintah akan mengimplementasikan formula gaji PNS secara bertahap. Prosesnya diawali dengan mengubah sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Rumusan tunjangan kinerja akan berdasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sementara itu, rumusan tunjangan kemahalan akan berdasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Baca Juga: Hore! Sebagian Dana Taperum PNS Akhirnya Sudah Cair

Paryono menyebut perubahan sistem penggajian berbasis harga jabatan (job price) itu berdasarkan pada nilai jabatan (job value). Hal ini berasal dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat.

Pengaturan tentang pangkat PNS saat ini saling berkaitan dengan pengaturan tentang gaji PNS yang tertuang dalam PP No.15/2019. Regulasi yang mengatur gaji PNS juga memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti jaminan pensiun PNS, jaminan/tabungan hari tua PNS, serta jaminan kesehatan.

"Seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut membutuhkan upaya ekstra hati-hati yang didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara," ujarnya.

Baca Juga: Wah, BKN Sudah Terbitkan 8.019 Pertek Nomor Induk PPPK

Perubahan kebijakan mengenai penggajian PNS akan tertuang dalam PP, yakni PP tentang pangkat PNS serta PP tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Dalam prosesnya, BKN terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan pemerintah daerah. (kaw)

Baca Juga: DPR Minta Gaji dan Fasilitas PPPK Sama dengan PNS
Topik : PNS, gaji PNS, pangkat, jabatan, harga jabatan, BKN
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Jum'at, 27 November 2020 | 22:33 WIB
selain memperhatikan kesejahteraan PNS dengan adanya perubahan pada skema gaji PNS, mungkin kedepannya juga ada skema gaji yang lebih baik bagi pekerja-pekerja yang memiliki sumbangsih besar namun bergaji kecil. Misalnya Guru honorer atau petugas kebersihan.
1
artikel terkait
Selasa, 15 Desember 2020 | 16:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Selasa, 15 Desember 2020 | 10:40 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Selasa, 08 Desember 2020 | 14:16 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 07 Desember 2020 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN