Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sinergi 3 Ditjen Persempit Celah Ketidakpatuhan

8
8

Konferensi pers terkait sinergi DJP, DJBC, dan DJA. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Sinergi antara tiga unit eselon I Kemenkeu menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (26/6/2019). Langkah otoritas fiskal diyakini mampu meningkatkan kepatuhan yang berujung positif pada penerimaan negara.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan sinergi Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), dan Ditjen Anggaran (DJA) ditujukan untuk mempersempit celah penghindaran atau ketidakpatuhan wajib pajak maupun wajib bayar. Apalagi, sinergi tersebut akan berada di tataran lintas sektoral.

“Pengembangan sistem didasari oleh prinsip manajemen risiko di mana pelaku usaha yang patuh akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam kaitannnya dengan perpajakan dan kepabeanan,” katanya.

Baca Juga: Menkeu: Tidak Ada Perubahan Kelembagaan Sampai Sekarang

Dia mengatakan dengan adanya tambahan sinergi dengan DJA, pemerintah akan mengetahui aktivitas wajib bayar sesuai dengan komoditas. Dia memberi contoh komoditas batu bara. Selain royalty, pemerintah bisa melacak kewajiban perpajakannya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti penataan ulang pos tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Langkah ini muncul karena dari 71.752 pos tarif PNBP di 45 kementerian/lembaga (K/L), sebanyak 39.704 pos tarif atau sekitar 55% pos tarif tercatat tidak aktif.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Resmi Dirilis, Ini Rincian Kenaikan Tarif Cukai Rokok
  • Sinergitas Cakup 8 Program

Setidaknya ada delapan program yang telah dirancang dalam konteks sinergi DJP, DJBC, dan DJA. Kedelapan program itu antara lain joint analisis, joint audit, joint collection, joint investigasi, joint proses bisnis, single profile, secondment, dan program sinergi lainnya.

“Tujuan besar program ini adalah membangun sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan perpajakan dan PNBP,” jelas Mardiasmo.

Pada tahun ini, program sinergi tiga ditjen tersebut ditargetkan mampu menambah penerimaan negara sekitar Rp50 triliun. Hingga saat ini, realisasi penerimaan negara dari program sinergi baru mencapai Rp6,5 triliun.

Baca Juga: Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan
  • Data dan Informasi Jauh Lebih Komplet

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan sinergi tiga unit eselon I Kemenkeu menjadi langkah yang tepat karena mendorong perbaikian informasi yang dimiliki. Langkah tersebut pada gilirannya akan berimbas positif pada penerimaan negara.

“Untuk kerja sama tiga direktorat, saya memperkirakan akan mendorong penerimaan. Hal ini mengingat bahwa data dan informasi yang dimiliki oleh penerintah akan jauh lebih komplet,” jelasnya.

  • Fokus pada Penyederhanaan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan puluhan ribu pos tarif yang ada saat ini perlu ditata ulang, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya. Penataan dilakukan melalui penyederhanaan tanpa harus menghapus atau mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang berkualitas.

Baca Juga: DJP Undang Anda untuk Berkontribusi dalam Jurnal Elektronik Perpajakan

“Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] besar pemerintah untuk memetakan mana saja pos tarif yang harus kami jaga dan mana yang kami sederhanakan, karena dia sudah tidak berfungsi dengan baik,” paparnya.

  • Risiko Shortfall 2019 Bisa Bebani Target 2020

Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak 2020 sekitar 9%—12% dari target tahun ini. Namun, target pertumbuhan itu berpotensi melonjak naik jika realisasi penerimaan pajak pada tahun ini mencatatkan shortfall cukup lebar. Apalagi, realisasi setoran hingga Mei 2019 hanya tumbuh 2,4%.

“Ada angkanya, tapi belum bisa kami sebutkan sekarang. Nanti kalau laporan semester saja,” ujar Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat ditanya terkait nilai risiko shortfall tahun ini.

Baca Juga: Konversi Utang, Kemenkeu Harap Tuban Petro Setor Dividen dan Pajak
  • Insentif Pajak Properti Belum Tentu Efektif

Pemerintah resmi memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas hunian sangat mewah dari 5% menjadi 1%. Pemerintah juga menaikkan batasan harga jualnya. Namun demikian, insentif ini belum tentu efektif mendongkrak sektor properti. Apalagi, industri properti sudah mengalami penurunan permintaan. (kaw)

“Pengembangan sistem didasari oleh prinsip manajemen risiko di mana pelaku usaha yang patuh akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam kaitannnya dengan perpajakan dan kepabeanan,” katanya.

Baca Juga: Menkeu: Tidak Ada Perubahan Kelembagaan Sampai Sekarang

Dia mengatakan dengan adanya tambahan sinergi dengan DJA, pemerintah akan mengetahui aktivitas wajib bayar sesuai dengan komoditas. Dia memberi contoh komoditas batu bara. Selain royalty, pemerintah bisa melacak kewajiban perpajakannya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti penataan ulang pos tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Langkah ini muncul karena dari 71.752 pos tarif PNBP di 45 kementerian/lembaga (K/L), sebanyak 39.704 pos tarif atau sekitar 55% pos tarif tercatat tidak aktif.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Resmi Dirilis, Ini Rincian Kenaikan Tarif Cukai Rokok
  • Sinergitas Cakup 8 Program

Setidaknya ada delapan program yang telah dirancang dalam konteks sinergi DJP, DJBC, dan DJA. Kedelapan program itu antara lain joint analisis, joint audit, joint collection, joint investigasi, joint proses bisnis, single profile, secondment, dan program sinergi lainnya.

“Tujuan besar program ini adalah membangun sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan perpajakan dan PNBP,” jelas Mardiasmo.

Pada tahun ini, program sinergi tiga ditjen tersebut ditargetkan mampu menambah penerimaan negara sekitar Rp50 triliun. Hingga saat ini, realisasi penerimaan negara dari program sinergi baru mencapai Rp6,5 triliun.

Baca Juga: Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan
  • Data dan Informasi Jauh Lebih Komplet

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan sinergi tiga unit eselon I Kemenkeu menjadi langkah yang tepat karena mendorong perbaikian informasi yang dimiliki. Langkah tersebut pada gilirannya akan berimbas positif pada penerimaan negara.

“Untuk kerja sama tiga direktorat, saya memperkirakan akan mendorong penerimaan. Hal ini mengingat bahwa data dan informasi yang dimiliki oleh penerintah akan jauh lebih komplet,” jelasnya.

  • Fokus pada Penyederhanaan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan puluhan ribu pos tarif yang ada saat ini perlu ditata ulang, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya. Penataan dilakukan melalui penyederhanaan tanpa harus menghapus atau mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang berkualitas.

Baca Juga: DJP Undang Anda untuk Berkontribusi dalam Jurnal Elektronik Perpajakan

“Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] besar pemerintah untuk memetakan mana saja pos tarif yang harus kami jaga dan mana yang kami sederhanakan, karena dia sudah tidak berfungsi dengan baik,” paparnya.

  • Risiko Shortfall 2019 Bisa Bebani Target 2020

Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak 2020 sekitar 9%—12% dari target tahun ini. Namun, target pertumbuhan itu berpotensi melonjak naik jika realisasi penerimaan pajak pada tahun ini mencatatkan shortfall cukup lebar. Apalagi, realisasi setoran hingga Mei 2019 hanya tumbuh 2,4%.

“Ada angkanya, tapi belum bisa kami sebutkan sekarang. Nanti kalau laporan semester saja,” ujar Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat ditanya terkait nilai risiko shortfall tahun ini.

Baca Juga: Konversi Utang, Kemenkeu Harap Tuban Petro Setor Dividen dan Pajak
  • Insentif Pajak Properti Belum Tentu Efektif

Pemerintah resmi memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas hunian sangat mewah dari 5% menjadi 1%. Pemerintah juga menaikkan batasan harga jualnya. Namun demikian, insentif ini belum tentu efektif mendongkrak sektor properti. Apalagi, industri properti sudah mengalami penurunan permintaan. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, sinergi 3 ditjen, penerimaan negara, penerimaan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 23 Oktober 2019 | 20:01 WIB
KABINET INDONESIA MAJU
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:31 WIB
RAPAT TAHUNAN KE-49 SGATAR
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:03 WIB
KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI