Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Simulasi Perubahan Tarif PPh & PPN Mulai Dilakukan

A+
A-
4
A+
A-
4
Simulasi Perubahan Tarif PPh & PPN Mulai Dilakukan

Ilustrasi gedung Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mulai membuat berbagai simulasi tarif yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Langkah pemerintah tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (22/5/2019).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara tidak menampik kabar terkait simulasi penurunan tarif PPh badan yang akan diikuti dengan kenaikan tarif PPN. Pemerintah, sambungnya, tengah fokus menampung berbagai masukan sehingga rumusan yang dihasilkan tepat.

“Kami masih mencari tahu arahnya ke mana. Oleh karena itu kami tengah melakukan estimasi-estimasi, termasuk modeling baik dari kami sendiri maupun tempat lain,” ujar Suahasil.

Baca Juga: Penerimaan PPN Produk Digital PMSE Tembus Setengah Triliun

Menurutnya, proses perumusan kebijakan memang membutuhkan berbagai kombinasi secara komprehensif untuk meminimalisasi dampak negatif. Seperti diketahui, penerimaan PPh badan masih menjadi tumpuan fiskal. Tahun lalu, porsi penerimaan PPh badan mencapai 37,1% dari total penerimaan PPh nonmigas. Penerimaan PPh nonmigas mencapai 52,2% dari total realisasi penerimaan pajak.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti upaya Ditjen Pajak (DJP) yang mulai meningkatkan extra effort untuk mengamankan penerimaan tahun ini. Apalagi, penerimaan pajak hingga akhir April 2019 juga menunjukkan adanya perlambatan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Mengupas Isu dan Tantangan Penerapan PPN atas Jasa Keuangan
  • Pertimbangkan Tren Global

Dalam laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Corporate Tax Statistics’ edisi pertama, rata-rata tarif PPh korporasi (pemerintah pusat dan daerah) pada 94 yurisdiksi turun dari 28,6% pada 2000 menjadi 21,4% pada 2018.

Sementara itu, tarif PPN justru mengalami peningkatan. Mengutip Indonesia Taxation Quarterly Report Q1/2019, setidaknya 23 negara OECD pernah menaikkan tarif PPN-nya sekali dalam periode 2008—2018. Selain itu, rata-rata tarif PPN global 2019 tercatat sebesar 15,4%, lebih tinggi dari tarif yang berlaku di Indonesia yakni 10%.

“Kami pertimbangkan semuanya. Kami tidak ingin kebijakan diputuskan hanya satu sisi, sebab di Thailand efektifnya 7%,” ujar Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara.

Baca Juga: Begini Proses Pemungutan PPnBM dan Pihak yang Memungut
  • Persoalan Tidak Hanya Tarif

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan memang saat ini ada beberapa tren yang menyangkut PPN. Kenaikan tarif standar hanya salah satu yang menjadi isu di global saat ini. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata global, PPN yang berlaku di Indonesia masih lebih rendah.

Lebih lanjut dia menjelaskan persoalan PPN tidak hanya masalah tarif. Ada beberapa isu lain yang cukup penting, seperti perluasan basis, pembenahan administrasi untuk mencegah kebocoran, hingga masalah transaksi perdagangan internasional.

“Ada juga soal kewajiban pengusaha kena pajak dalam value chain tertentu misalnya di online marketplace, di Indonesia malah dicabut,” tuturnya.

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Tarif PPh Orang Pribadi Tertinggi Naik Jadi 39 Persen
  • Ini Extra Effort yang Dijalankan DJP

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan extra effort dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Extra effort yang dimaksud adalah implementasi compliance risk management, pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan, hingga joint program DJP, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran.

Effort kita sama. Kualitasnya yang terus kami improve,” katanya.

  • Pemerintah Janji Kendalikan Defisit Anggaran dan Rasio Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah tahun depan akan difokuskan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Postur APBN disetel dengan defisit yang terukur dengan terus menjaga keseimbangan baik dari aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Defisit anggaran dipatok sebesar 1,75%-1,52% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Optimalkan Pengawasan Pajak, KPP Pratama Dibagi 2 Kelompok

“Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif,” katanya.

Selain defisit, strategi utama pemerintah untuk menjamin anggaran tetap kredibel di antaranya tax ratio yang dipatok 11,8%-12,4%, keseimbangan primer dipatok surplus 0,0%-0,23%% dari PDB, dan rasio utang yang berada pada kisaran 29,4%-30,1% dari PDB. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Reklasifikasi Biaya Bunga & Biaya Royalti Jadi Biaya Dividen
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPh, PPN, reformasi pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 26 November 2020 | 15:22 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 26 November 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020