Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Simplifikasi Sistem Pajak yang Kompleks

0
0

MENGAPA sistem pajak di berbagai belahan dunia begitu kompleks? Lantas apakah sistem pajak yang sedemikian kompleks dapat disederhanakan (tax simplification)? Pertanyaan tersebut nampaknya melatarbelakangi para penulis dalam buku ini, yang dikemas sedemikian rupa oleh Evans, Krever, dan Mellor.

Joel Slemrod, profesor di University of Michigan mengawali buku ini dengan mengangkat syair dalam salah satu lagu penyanyi pop Amerika Avril Lavigne, “Why’d You Have to Go and Make Things So Complicated?” sebagai judul bab pertama yang ditulisnya.

Sebelum berbicara mengenai rumitnya sistem pajak, Slemrod menjelaskan kesederhanaan (simplicity) adalah salah satu dari prinsip yang diinginkan dalam mengenakan pajak. Namun, konsep ini seringkali tidak terlalu diperhatikan dalam merancang suatu sistem pajak. Konsep lain seperti keadilan (equity) dan efisien (efficiency) seringkali lebih diutamakan.

Baca Juga: Peringkat Daya Saing Indonesia Membaik, Ini Kata Kemenkeu

Slemrod menjelaskan beberapa alasan mengapa sistem pajak menjadi begitu kompleks. Prinsip keadilan yang ada dalam sistem pajak, baik secara horizontal maupun vertikal menjadi salah satu alasan dari timbulnya kompleksitas pajak.

Salah satu contoh, kriteria jenis penghasilan yang dipajaki dalam sistem Pajak Penghasilan (PPh). Definisi terhadap sejauh mana suatu tambahan kemampuan ekonomis dikategorikan sebagai penghasilan, dianggap merumitkan sistem pajak. Sistem pun menjadi semakin rumit dengan adanya konsep ‘keadilan’ dalam upaya menentukan tarif pajak terhadap penghasilan tersebut.

Banyak negara sudah mencoba melakukan simplifikasi sistem pajak, namun tidak banyak yang berhasil. Dengan mengumpulkan buah-buah pemikiran dari kegagalan simplifikasi sistem pajak, Slemrod mencoba menerjemahkan kompleksitas tersebut ke dalam sebuah pengukuran.

Baca Juga: Ini Beda Sistem Pemajakan Worldwide dengan Territorial

Salah satunya dengan mengaitkan biaya pemungutan (cost of collection) sebagai tolak ukur. Total biaya tersebut adalah biaya yang digabungkan dari jumlah pengeluaran otoritas dalam memungut pajak, ditambah nilai dari waktu dan uang yang dikorbankan oleh wajib pajak, dan setiap beban biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga dalam memungut pajak (withholding tax). Akan tetapi, Slemrod berpendapat cost of collection adalah suatu indikator yang sulit diukur.

Pada bab keempat dalam buku ini, David Ulph memberikan kerangka pemikiran yang berbeda dalam mengukur kompleksitas. Ulph tidak memberikan jawaban penuh bagaimana mengukur kompleksitas sistem pajak, tetapi lebih menekankan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang seharusnya diukur dan alasannya. Kemudian jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut dijadikan panduan.

Umumnya, sistem pajak yang diterapkan jelas mengatur tarif pajak yang bervariasi untuk objek pajak dari aktivitas bisnis (transaksi) yang bervariasi pula. Berbagai ragam aturan inilah yang akan menjadi beban bagi wajib pajak.

Baca Juga: BP2D Malang Rilis Buku 44 Jurus Inovasi Pajak Daerah

Lalu, ditambah dengan sekelumit prosedur administrasi yang harus ditempuh wajib pajakdalam menjalankan kepatuhannya (tax compliance). Sebagai konsekuensinya, wajib pajak yang paham atau mampu menafsirkan keberagaman aturan tersebut akan cenderung melakukan transaksi di negara dengan sistem yang memiliki fitur yang lebih relevan bagi mereka.

Ulph menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam sistem pajak terdapat dua buah fitur yang kompleks, yaitu: kompleksitas secara desain (design complexity) dan kompleksitas secara operasional (operational complexity).

Dalam mendesain sistem pajak, harusnya ada proporsi untuk masing-masing jenis pajak. Sebagai contoh, Ulph mengilustrasikan kompleksitas yang ada dalam sistem pajak yang mengatur penerapan tarif PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca Juga: Memahami Konsep Sistem Pajak Worldwide dan Territorial

Setiap negara bebas menentukan komposisi dari tarif PPh dan PPN-nya, tergantung kebijakan dari pemangku kepentingan yang ada di balik desain tersebut. Dalam menyusun kebijakan, hal yang pertama harus diketahui adalah apa tujuan dari penerapan tarif tersebut, apakah suatu hal yang fundamental atau justru tidak penting (unnecessarily complexity).

Lalu, fitur berikutnya yang secara operasional menjadi kompleks adalah bagaimana wajib pajak mematuhi atau menjalankan sistem tersebut. Ulph mengambil contoh dengan menjelaskan  petunjuk teknis dan pelaksanaan yang ada atau dijelaskan dalam sistem pajak haruslah menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dipahami oleh wajib pajak.

Ulph menutup bab dengan bagaimana mengukur tax complexity melalui pemilihan salah satu indeks -yang terdapat pada data yang diperolehnya dari Office of Tax Simplification (OTS) di Australia- sebagai cara yang diusulkan.

Baca Juga: Arah Reformasi Pajak: Meningkatkan Penerimaan, Mengurangi Sengketa

Selain tulisan Slemrod dan Ulph, pembaca dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara menyederhanakan sistem pajak yang kompleks. Beberapa kontributor telah melakukan studi tax simplification yang dijalankan di Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan beberapa negara berkembang.

Cara-cara untuk melakukan tax simplification semakin lengkap dengan adanya laporan dari Bank Dunia 'Paying Taxes' yang menawarkan indeks yang dapat digunakan untuk melakukan reformasi pajak dan menjelaskan bagaimana sistem pajak yang lebih baik dapat dikembangkan.

Buku terbitan Kluwer Law International ini ditujukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui seberapa kompleks suatu sistem pajak dan bagaimana konsekuensinya serta bagaimana sistem tersebut dapat disederhanakan. Evans cs berharap buku ini dapat menjadi sebuah peninggalan yang bermanfaat bagi akademisi pajak, praktisi pajak, dan otoritas pajak, serta pemerhati pajak. Tertarik membaca buku ini? Silakan kunjungi DDTC Library. (Amu)

Baca Juga: Membandingkan Resep PPN & Cukai dari IMF dan OECD

Sebelum berbicara mengenai rumitnya sistem pajak, Slemrod menjelaskan kesederhanaan (simplicity) adalah salah satu dari prinsip yang diinginkan dalam mengenakan pajak. Namun, konsep ini seringkali tidak terlalu diperhatikan dalam merancang suatu sistem pajak. Konsep lain seperti keadilan (equity) dan efisien (efficiency) seringkali lebih diutamakan.

Baca Juga: Peringkat Daya Saing Indonesia Membaik, Ini Kata Kemenkeu

Slemrod menjelaskan beberapa alasan mengapa sistem pajak menjadi begitu kompleks. Prinsip keadilan yang ada dalam sistem pajak, baik secara horizontal maupun vertikal menjadi salah satu alasan dari timbulnya kompleksitas pajak.

Salah satu contoh, kriteria jenis penghasilan yang dipajaki dalam sistem Pajak Penghasilan (PPh). Definisi terhadap sejauh mana suatu tambahan kemampuan ekonomis dikategorikan sebagai penghasilan, dianggap merumitkan sistem pajak. Sistem pun menjadi semakin rumit dengan adanya konsep ‘keadilan’ dalam upaya menentukan tarif pajak terhadap penghasilan tersebut.

Banyak negara sudah mencoba melakukan simplifikasi sistem pajak, namun tidak banyak yang berhasil. Dengan mengumpulkan buah-buah pemikiran dari kegagalan simplifikasi sistem pajak, Slemrod mencoba menerjemahkan kompleksitas tersebut ke dalam sebuah pengukuran.

Baca Juga: Ini Beda Sistem Pemajakan Worldwide dengan Territorial

Salah satunya dengan mengaitkan biaya pemungutan (cost of collection) sebagai tolak ukur. Total biaya tersebut adalah biaya yang digabungkan dari jumlah pengeluaran otoritas dalam memungut pajak, ditambah nilai dari waktu dan uang yang dikorbankan oleh wajib pajak, dan setiap beban biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga dalam memungut pajak (withholding tax). Akan tetapi, Slemrod berpendapat cost of collection adalah suatu indikator yang sulit diukur.

Pada bab keempat dalam buku ini, David Ulph memberikan kerangka pemikiran yang berbeda dalam mengukur kompleksitas. Ulph tidak memberikan jawaban penuh bagaimana mengukur kompleksitas sistem pajak, tetapi lebih menekankan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang seharusnya diukur dan alasannya. Kemudian jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut dijadikan panduan.

Umumnya, sistem pajak yang diterapkan jelas mengatur tarif pajak yang bervariasi untuk objek pajak dari aktivitas bisnis (transaksi) yang bervariasi pula. Berbagai ragam aturan inilah yang akan menjadi beban bagi wajib pajak.

Baca Juga: BP2D Malang Rilis Buku 44 Jurus Inovasi Pajak Daerah

Lalu, ditambah dengan sekelumit prosedur administrasi yang harus ditempuh wajib pajakdalam menjalankan kepatuhannya (tax compliance). Sebagai konsekuensinya, wajib pajak yang paham atau mampu menafsirkan keberagaman aturan tersebut akan cenderung melakukan transaksi di negara dengan sistem yang memiliki fitur yang lebih relevan bagi mereka.

Ulph menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam sistem pajak terdapat dua buah fitur yang kompleks, yaitu: kompleksitas secara desain (design complexity) dan kompleksitas secara operasional (operational complexity).

Dalam mendesain sistem pajak, harusnya ada proporsi untuk masing-masing jenis pajak. Sebagai contoh, Ulph mengilustrasikan kompleksitas yang ada dalam sistem pajak yang mengatur penerapan tarif PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca Juga: Memahami Konsep Sistem Pajak Worldwide dan Territorial

Setiap negara bebas menentukan komposisi dari tarif PPh dan PPN-nya, tergantung kebijakan dari pemangku kepentingan yang ada di balik desain tersebut. Dalam menyusun kebijakan, hal yang pertama harus diketahui adalah apa tujuan dari penerapan tarif tersebut, apakah suatu hal yang fundamental atau justru tidak penting (unnecessarily complexity).

Lalu, fitur berikutnya yang secara operasional menjadi kompleks adalah bagaimana wajib pajak mematuhi atau menjalankan sistem tersebut. Ulph mengambil contoh dengan menjelaskan  petunjuk teknis dan pelaksanaan yang ada atau dijelaskan dalam sistem pajak haruslah menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dipahami oleh wajib pajak.

Ulph menutup bab dengan bagaimana mengukur tax complexity melalui pemilihan salah satu indeks -yang terdapat pada data yang diperolehnya dari Office of Tax Simplification (OTS) di Australia- sebagai cara yang diusulkan.

Baca Juga: Arah Reformasi Pajak: Meningkatkan Penerimaan, Mengurangi Sengketa

Selain tulisan Slemrod dan Ulph, pembaca dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara menyederhanakan sistem pajak yang kompleks. Beberapa kontributor telah melakukan studi tax simplification yang dijalankan di Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan beberapa negara berkembang.

Cara-cara untuk melakukan tax simplification semakin lengkap dengan adanya laporan dari Bank Dunia 'Paying Taxes' yang menawarkan indeks yang dapat digunakan untuk melakukan reformasi pajak dan menjelaskan bagaimana sistem pajak yang lebih baik dapat dikembangkan.

Buku terbitan Kluwer Law International ini ditujukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui seberapa kompleks suatu sistem pajak dan bagaimana konsekuensinya serta bagaimana sistem tersebut dapat disederhanakan. Evans cs berharap buku ini dapat menjadi sebuah peninggalan yang bermanfaat bagi akademisi pajak, praktisi pajak, dan otoritas pajak, serta pemerhati pajak. Tertarik membaca buku ini? Silakan kunjungi DDTC Library. (Amu)

Baca Juga: Membandingkan Resep PPN & Cukai dari IMF dan OECD
Topik : buku pajak, tax simplification, sistem pajak, kompleksitas sistem pajak
artikel terkait
Senin, 22 April 2019 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2017 | 15:54 WIB
SEJARAH PAJAK
Jum'at, 28 Oktober 2016 | 18:02 WIB
FILOSOFI PAJAK
Selasa, 29 November 2016 | 14:30 WIB
TRANSFER PRICING
berita pilihan
Senin, 22 April 2019 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2017 | 15:54 WIB
SEJARAH PAJAK
Jum'at, 28 Oktober 2016 | 18:02 WIB
FILOSOFI PAJAK
Selasa, 29 November 2016 | 14:30 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 26 April 2019 | 15:28 WIB
PERTUKARAN INFORMASI PAJAK
Rabu, 12 Oktober 2016 | 06:03 WIB
KETENTUAN PAJAK
Senin, 31 Oktober 2016 | 14:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Senin, 17 Oktober 2016 | 13:15 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 08 Desember 2016 | 14:02 WIB
TRANSER PRICING
Selasa, 09 April 2019 | 14:25 WIB
KEBIJAKAN PAJAK