Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Setelah Ditagih Anies, Menkeu akan Transfer Rp2,55 Triliun April Ini

A+
A-
31
A+
A-
31
Setelah Ditagih Anies, Menkeu akan Transfer Rp2,55 Triliun April Ini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji segera mentransfer dana bagi hasil (DBH) senilai Rp2,5 triliun kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sri Mulyani mengatakan dana itu adalah setengah dari total DBH DKI Jakarta 2019 senilai Rp5,1 triliun yang ditagih Anies. Menurutnya pemerintah tak bisa langsung mentransfer semua DBH karena harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Hari ini ini berbagai daerah PAD-nya turun dan Pak Anies bilang 'Tolong saya dibayarkan duluan, kan itu sudah DBH 2019.' Tekniknya memang dibayarkan setelah audit BPK, tapi karena sekarang urgent maka kami putuskan 50% sambil menunggu audit BPK angkanya sekian ini untuk 2019," katanya melalui konferensi video, Jumat (17/4/2020).

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, Pemerintah Godok Fasilitas Kepabeanan

Sri Mulyani memaklumi belanja DKI Jakarta yang besar, meski telah melakukan realokasi dan re-focusing anggaran. Misalnya pada belanja pegawai, nilainya hampir Rp25 triliun, sedangkan belanja barang senilai Rp24 triliun.

Sri Mulyani mengklaim pemerintah terus melakukan berbagai cara yang di luar kewajaran di tengah pandemi virus Corona, termasuk mempercepat pembayaran 50% DBH sebelum audit BPK. Menurutnya. pemerintah pusat maupun daerah sama-sama mengalami tekanan berat akibat wabah tersebut.

Percepatan pembayaran 50% DBH tahun 2019 juga berlaku untuk semua pemerintah daerah di Indonesia. Dia berharap DBH tersebut membantu kepala daerah dalam penanganan virus Corona di wilayahnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Probabilitas Indonesia Kena Resesi Kecil

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menambahkan pihaknya sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur percepatan pembayaran DBH 2019. Setelah separuh DBH dibayarkan pada April, tahap berikutnya akan dilakukan sekitar Juni.

"Setiap triwulan ada pembayaran. Jumlahnya kalau DKI minta Rp5,1 triliun dan akan dibayarkan setengah dari itu di April ini," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menagih piutang Rp5,1 triliun DBH dari pemerintah pusat. Anies menyebut pemerintah DKI Jakarta sangat membutuhkan dana tersebut untuk penanganan dampak virus Corona. Misalnya hingga Mei 2020, kebutuhan dana untuk penanganan dampak virus Corona sudah mencapai Rp3 triliun. (Bsi)

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Topik : anies baswedan, DBH DKI Jakarta, menkeu, sri mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

riyanto

Jum'at, 17 April 2020 | 22:56 WIB
"Sri Mulyani memaklumi belanja DKI Jakarta yang besar, meski telah melakukan realokasi dan re-focusing anggaran. Misalnya pada belanja pegawai, nilainya hampir Rp25 triliun, sedangkan belanja barang senilai Rp24 triliun" Sepenangkapan saya, SMI tdk berbicara seperti ini. SMI mnjelaskan bahwa sembar ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 14:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Wamenkeu Beberkan Syarat agar Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

Selasa, 09 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jadi Chairmanship Asean, Indonesia Ingin Redakan Tensi Politik Dunia

Selasa, 09 Agustus 2022 | 09:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober