Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Serahkan DIPA & TKDD 2022, Jokowi Ingatkan Soal Risiko Ketidakpastian

A+
A-
0
A+
A-
0
Serahkan DIPA & TKDD 2022, Jokowi Ingatkan Soal Risiko Ketidakpastian

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 kepada menteri/kepala lembaga dan kepala daerah di Istana Negara.

Jokowi meminta menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah untuk mengantisipasi setiap risiko dari pandemi Covid-19 pada tahun depan. Menurutnya, keuangan negara harus dirancang secara responsif, antisipatif, dan fleksibel untuk menghadapi berbagai ketidakpastian tersebut.

"Ketidakpastian di bidang kesehatan dan ekonomi harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," katanya, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Presiden menuturkan APBN 2022 memiliki peran sentral. Terlebih, Indonesia menjadi Presidensi G-20. Dalam forum tersebut, lanjutnya, Indonesia harus mampu menunjukkan kemampuan menghadapi perubahan iklim seperti mengenai pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan.

Selain itu, sambung Jokowi, APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan dukung reformasi struktural. APBN akan difokuskan pada 6 kebijakan utama antara lain melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Lalu, APBN diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, meningkatkan SDM unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Baca Juga: Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Kemudian, APBN juga diarahkan untuk penguatan desentralisasi fiskal sehingga kesejahteraan antardaerah dapat meningkat dan lebih merata, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting sehingga belanja lebih efisien.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta K/L dan pemda segera memulai proses lelang sehingga belanjanya bisa langsung terealisasi sejak awal 2022. Menurutnya, percepatan realisasi belanja sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Menurutnya, APBN 2022 masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical, tetapi tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk 4 Sektor Usaha Ini Diperpanjang Hingga 2023

"Kami harapkan DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD 2022 dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan untuk pelaksanaan APBN dapat dilakukan segera pada awal tahun untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Pada APBN 2022, pemerintah dan DPR sepakat belanja negara akan mencapai Rp2.714,2 triliun. Senilai Rp945,8 triliun akan dialokasikan kepada 82 K/L, sedangkan Rp769,6 triliun dianggarkan dalam bentuk TKDD dan diserahkan kepada gubernur dan bupati/walikota. (rig)

Baca Juga: Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Pajak PBB Diperpanjang 2 Tahun
Topik : presiden jokowi, dipa k/l, tkdd, apbn 2022, apbd 2022, pandemi covid-19, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Bebas Risiko! Wamenkeu Ajak Peserta PPS Tempatkan Harta di SBN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:30 WIB
ORI021

Pemerintah Tawarkan ORI021 dengan Kupon 4,9%, Tertarik?

Senin, 24 Januari 2022 | 11:00 WIB
PERPRES 2/2022

Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah