KEBIJAKAN PEMERINTAH

Serahkan DIPA & TKDD 2022, Jokowi Ingatkan Soal Risiko Ketidakpastian

Dian Kurniati | Senin, 29 November 2021 | 15:23 WIB
Serahkan DIPA & TKDD 2022, Jokowi Ingatkan Soal Risiko Ketidakpastian

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 kepada menteri/kepala lembaga dan kepala daerah di Istana Negara.

Jokowi meminta menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah untuk mengantisipasi setiap risiko dari pandemi Covid-19 pada tahun depan. Menurutnya, keuangan negara harus dirancang secara responsif, antisipatif, dan fleksibel untuk menghadapi berbagai ketidakpastian tersebut.

"Ketidakpastian di bidang kesehatan dan ekonomi harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," katanya, Senin (29/11/2021).

Baca Juga:
Awasi BKC Ilegal, DJBC Sudah Lakukan 6.000 Penindakan selama Kuartal I

Presiden menuturkan APBN 2022 memiliki peran sentral. Terlebih, Indonesia menjadi Presidensi G-20. Dalam forum tersebut, lanjutnya, Indonesia harus mampu menunjukkan kemampuan menghadapi perubahan iklim seperti mengenai pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan.

Selain itu, sambung Jokowi, APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan dukung reformasi struktural. APBN akan difokuskan pada 6 kebijakan utama antara lain melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Lalu, APBN diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, meningkatkan SDM unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Baca Juga:
Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kemudian, APBN juga diarahkan untuk penguatan desentralisasi fiskal sehingga kesejahteraan antardaerah dapat meningkat dan lebih merata, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting sehingga belanja lebih efisien.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta K/L dan pemda segera memulai proses lelang sehingga belanjanya bisa langsung terealisasi sejak awal 2022. Menurutnya, percepatan realisasi belanja sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Menurutnya, APBN 2022 masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical, tetapi tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Baca Juga:
Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

"Kami harapkan DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD 2022 dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan untuk pelaksanaan APBN dapat dilakukan segera pada awal tahun untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Pada APBN 2022, pemerintah dan DPR sepakat belanja negara akan mencapai Rp2.714,2 triliun. Senilai Rp945,8 triliun akan dialokasikan kepada 82 K/L, sedangkan Rp769,6 triliun dianggarkan dalam bentuk TKDD dan diserahkan kepada gubernur dan bupati/walikota. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Jumat, 29 Maret 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?