Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Potongan Penjualan Sebagai Pengurang Peredaran Usaha

A+
A-
5
A+
A-
5
Sengketa Potongan Penjualan Sebagai Pengurang Peredaran Usaha

RESUME Putusan Pengadilan Pajak (PP) ini merangkum sengketa pajak mengenai potongan penjualan sebagai pengurang peredaran usaha. Perlu dipahami dahulu, kegiatan usaha wajib pajak adalah perdagangan sarana produksi peternakan ayam dengan pola kerja sama atau kemitraan dengan peternak.

Menurut wajib pajak, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak relevan dan terdapat kesalahan terkait penerapan dasar hukum. Dalam perkara ini, terdapat produk pakan ternak yang dijual oleh wajib pajak kepada peternak dengan kualitas yang kurang baik.

Dalam transaksi perdagangan, sudah menjadi hal yang wajar dan umum jika diskon diberikan karena kualitas barang yang diberikan di bawah standar yang diharapkan. Adapun terhadap potongan penjualan yang diberikan tersebut dapat menjadi pengurang peredaran usaha.

Baca Juga: Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan Penyerahan Hasil Olahan TBS Sawit

Sebaliknya, otoritas pajak berpendapat diskon pakan ternak yang diklaim sebagai potongan penjualan tidak dapat dibuktikan keberannya. Sebab, potongan penjualan tersebut tidak tercantum dalam faktur penjualan atau faktur pajak yang diterbitkan wajib pajak.

Selain itu, dalam pencatatannya, potongan penjualan yang diberikan wajib pajak kepada peternak tidak dicatat di buku besar penjualan. Berdasarkan pada hal tersebut, otoritas pajak menyimpulkan potongan penjualan yang diberikan wajib pajak tidak dapat menjadi mengurangi peredaran usaha.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Sekretariat Pengadilan Pajak atau di sini.

Baca Juga: Terdakwa Tidak Hadir, Perkara Pidana Perpajakan Tetap Dapat Diperiksa

Kronologi

SENGKETA bermula ketika otoritas pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak pada 26 April 2013 untuk masa pajak 2011. Atas surat ketetapan pajak tersebut, wajib pajak mengajukan keberatan pada 17 Mei 2013.

Wajib pajak menyatakan tidak setuju dengan koreksi penghasilan neto yang bersumber dari peredaran usaha tersebut. Wajib pajak mengajukan keberatan dengan alasan koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak benar.

Potongan penjualan yang diberikan kepada peternak sesuai dengan prinsip perpajakan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang peredaran usaha.

Baca Juga: Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Berdasarkan pada keberatan yang diajukan wajib pajak, otoritas pajak menyatakan diskon yang diberikan kepada peternak tidak dapat menjadi pengurang peredaran usaha. Selanjutnya, pada 6 Mei 2014, otoritas pajak menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Oleh karena itu, wajib pajak memutuskan untuk mengajukan permohonan banding pada 22 Juli 2014.

Pokok sengketa dalam perkara di tingkat banding ini adalah koreksi penghasilan neto bersumber dari peredaran usaha senilai Rp3.444.417.132 yang tidak disetujui wajib pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

WAJIB pajak menyatakan tidak setuju atas koreksi yang dilakukan otoritas pajak. Perlu dipahami terlebih dahulu, kegiatan usaha wajib pajak adalah perdagangan sarana produksi peternakan ayam dengan pola kerja sama atau kemitraan dengan peternak.

Baca Juga: Ada 12.562 Permohonan Sengketa Masuk Pengadilan Pajak Sepanjang 2020

Menurut wajib pajak, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak relevan dan terdapat kesalahan penerapan dasar hukumnya. Pokok sengketa dalam perkara ini mengenai pajak penghasilan dan bukan pajak pertambahan nilai. Dengan kata lain, otoritas pajak tidak dapat menggunakan UU No. 8 Tahun 1983 s.t.d.d. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) sebagai dasar hukum menyelesaikan sengketa.

Dalam perkara ini, terdapat produk pakan ternak yang dijual oleh wajib pajak kepada peternak dengan kualitas yang kurang baik. Dalam transaksi perdagangan, sudah menjadi hal yang wajar dan umum jika potongan penjualan diberikan karena kualitas barang yang dijual di bawah standar yang diharapkan.

Apabila peternak merasa dirugikan dan tidak mendapatkan penggantian atas produk pakan ternak yang memiliki kualitas kurang baik tersebut, dikhawatirkan peternak akan menghentikan kemitraannya dengan wajib pajak.

Baca Juga: Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23

Pemberian potongan penjualan tersebut diharapkan dapat mempertahankan kegiatan usaha peternak sehingga kemampuan daya beli pakan ternak tidak berkurang.

Adapun pemberian potongan penjualan tersebut sesuai dengan prinsip perpajakan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.d. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Oleh karena itu, potongan penjualan tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang peredaran usaha.

Sebaliknya, otoritas pajak menyatakan permohonan banding wajib pajak tidak berdasarkan alasan dan bukti yang jelas. Otoritas pajak berpendapat pihaknya sudah tepat dalam menerapkan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa pajak ini.

Baca Juga: Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Jasa Perhotelan

Dasar hukum yang digunakan untuk melakukan koreksi ialah Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh dan tidak pernah menggunakan UU PPN sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa ini.

Hanya saja, dalam melakukan koreksi, otoritas pajak mengkaitkan potongan penjualan yang dicantumkan dalam faktur pajak dengan dokumen lain yang diserahkan wajib pajak untuk melihat kebenaran transaksinya.

Berdasarkan pada pemeriksaan, diskon pakan ternak yang diklaim sebagai potongan penjualan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab, potongan penjualan tersebut tidak tercantum dalam faktur penjualan atau faktur pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak. Selain itu, dalam pencatatannya, potongan penjualan tersebut juga tidak dicatat di buku besar penjualan.

Baca Juga: Cara Bikin Kode Billing PPh Pasal 25 Orang Pribadi melalui M-Pajak

Berdasarkan pada uraian di atas, diskon tambahan yang diberikan wajib pajak kepada peternak plasma tidak memenuhi definisi potongan penjualan. Dengan demikian, potongan yang diberikan tidak dapat mengurangi jumlah penjualan atau peredaran usaha.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak

MAJELIS Hakim Pengadilan Pajak menyatakan yang menjadi sengketa adalah koreksi atas potongan penjualan senilai Rp3.444.417.132. Setelah membaca surat banding, surat uraian banding, surat bantahan, dan bukti pendukung yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut.

Pertama, potongan penjualan terbukti diberikan kepada peternak plasma berdasarkan pada pertimbangan yang jelas dan berlaku umum untuk semua peternak plasma. Selain itu, pemberian potongan penjualan juga didukung dengan bukti yang lengkap dan nilainya juga masih tergolong wajar. Pemberian potongan penjualan tersebut lazim dilakukan dalam menjalankan usaha perdagangan.

Baca Juga: UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi Lebih Ringan

Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat secara substansi, potongan penjualan dapat mengurangi peredaran usaha wajib pajak. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Proses pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada 27 Mei 2015 dan diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada 27 Februari 2017 dengan dihadiri oleh para hakim anggota, panitera pengganti, dan wajib pajak. Namun, sidang pengucapan putusan tersebut tidak dihadiri pihak otoritas pajak. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PKB Terhadap Wajib Pajak Pemegang Kontrak Karya

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 25

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Kamis, 16 September 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Hitung PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Rabu, 15 September 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Opsen PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Bukan untuk Jangka Pendek

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty