Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Natura Jadi Pengurang Penghasilan dan Koreksi Biaya Jasa

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Natura Jadi Pengurang Penghasilan dan Koreksi Biaya Jasa

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai imbalan natura berupa penyediaan tempat tinggal beserta fasilitasnya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dan koreksi atas biaya jasa manajemen.

Otoritas pajak menyatakan pemberian natura berupa tempat tinggal beserta fasilitasnya tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sebab, pemberian natura tersebut tidak dilakukan di daerah terpencil sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan. Selain itu, otoritas pajak juga melakukan reklasifikasi jasa manajemen menjadi dividen terselubung.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan lokasi usahanya sudah dinyatakan pemerintah sebagai daerah terpencil. Dalam hal ini, wajib pajak harus menyediakan kebutuhan tempat tinggal dan fasilitasnya bagi karyawan.

Baca Juga: Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Menurutnya, imbalan natura berupa pemberian tempat tinggal tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Selain itu, koreksi otoritas pajak atas reklasifikasi jasa manajemen menjadi dividen terselubung dinilai tidak tepat.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak meyakini lokasi usaha wajib pajak berada di tempat terpencil.

Oleh karena itu, wajib pajak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas lainnya untuk para pegawai. Adapun fasilitas tersebut dapat digolongkan sebagai natura yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai koreksi atas biaya jasa manajemen yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dibenarkan. Dalam menjalankan usahanya, wajib pajak memang membutuhkan jasa manajemen, baik untuk teknis operasional pabrik dan kegiatan administratif serta keuangan. Dengan demikian, pendapat otoritas pajak yang menganggap jasa manajemen sebagai dividen terselubung dinilai tidak tepat.

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26685/PP/M.VI/15/2010 tanggal 25 Oktober 2010, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 4 Februari 2011.

Terdapat tiga pokok sengketa dalam perkara ini. Pertama, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26685/PP/M.VI/15/2010 dinilai otoritas pajak cacat hukum. Kedua, koreksi positif biaya pemeliharaan senilai Rp225.393.189. Ketiga, koreksi positif biaya jasa manajemen senilai Rp600.000.000.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
Pemohon PK menyatakan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini, terdapat tiga pokok sengketa. Pertama, Pemohon PK menilai Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26685/PP/M.VI/15/2010 cacat hukum.

Baca Juga: Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Sebab, putusan Pengadilan Pajak dikeluarkan melebihi jangka waktu yang ditetapkan. Padahal, seharusnya putusan Pengadilan Pajak dilakukan paling lama 12 bulan sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002).

Kedua, koreksi positif biaya pemeliharaan senilai Rp225.393.189. Sebagaimana diketahui, biaya pemeliharaan merupakan biaya natura dan kenikmatan. Adapun biaya pemeliharaan yang dimaksud meliputi biaya pemeliharaan mes, rumah ibadah, rumah staf dan manajer, serta perabotan rumah dan kantor. Dalam hal ini, biaya pemeliharaan tersebut tidak diberikan di lokasi terpencil.

Oleh karena itu, terhadap imbalan berupa natura tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Pendapat Pemohon PK tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) KEP-213/PJ./2001 yang menyatakan natura dan kenikmatan berupa tempat tinggal di daerah tertentu, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang tidak ada tempat tinggal yang disewa di lokasi tersebut.

Baca Juga: Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Ketiga, koreksi positif biaya jasa manajemen senilai Rp600.000.000. Pemohon PK menilai bahwa biaya jasa manajemen tidak dapat dibiayakan karena tidak berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selain itu, pada 2006, pabrik Termohon PK juga sedang tidak beroperasi dan tidak berproduksi.

Dengan kata lain, seharusnya tidak terdapat pengeluaran untuk biaya jasa manajemen pada 2006. Oleh karena itu, Pemohon PK melakukan reklasifikasi biaya jasa manajemen menjadi dividen terselubung.

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Pemohon PK dapat membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dalam memutus sengketa ini. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon PK dapat dibenarkan.

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan seluruh koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Dalam perkara ini, putusan Pengadilan Pajak yang dikeluarkan melebihi batas waktu tidak dapat menyebabkan suatu putusan menjadi cacat hukum.

Untuk koreksi biaya pemeliharaan, Termohon PK berdalil pihaknya sudah mengajukan permohonan lokasi usaha di tempat yang terpencil. Pemerintah pun juga sudah menetapkan lokasi usaha Termohon masuk dalam kategori daerah terpencil.

Dengan begitu, Termohon PK harus menyediakan sarana dan prasaran perumahan, ibadah, dan prasarana sosial lainnya untuk kebutuhan karyawan. Oleh karena itu, natura berupa pemberian tempat tinggal dan fasilitasnya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Baca Juga: Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Selain itu, Termohon PK juga menanggapi perihal koreksi biaya jasa manajemen. Perlu dipahami bahwa jasa manajemen yang diterima Termohon bukan hanya untuk membantu pengelolaan perkebunan dan pabrik saja.

Namun, jasa manajemen juga membantu perusahaan dalam pengelolaan masalah administrasi dan keuangan, akuntansi, anggaran, sistem informasi dan teknologi, perizinan, internal audit, hukum dan sumber daya manusia.

Meskipun kegiatan pabrik Termohon PK terhenti karena mengalami kerusakan mesin, kegiatan administrasi, keuangan, perizinan, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya di luar teknis pabrik harus tetap berjalan. Berdasarkan pada uraian di atas, Termohon PK menyatakan koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang dibayar menjadi nihil sudah benar. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi terkait putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26685/PP/M.VI/15/2010 yang dinyatakan cacat hukum, koreksi positif biaya pemeliharaan senilai Rp225.393.189 dan koreksi positif biaya jasa manajemen senilai Rp600.000.000 tidak dapat dibenarkan.

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Kedua, terhadap perkara ini, seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Pendapat Mahkamah Agung ini menguatkan Putusan Pengadilan Pajak.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan Pemohon dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak,

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Hitung-hitungan Pilar 1 di Indonesia, Untung atau Buntung?

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pembayaran Sendiri PPh Final Sewa Tanah dan/atau Bangunan

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan