Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Senat Negara Bagian di AS Ini Sahkan Pajak Jasa Iklan Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Senat Negara Bagian di AS Ini Sahkan Pajak Jasa Iklan Digital

Ilustrasi. 

BALTIMORE, DDTCNews - Maryland menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat (AS) yang mengenakan pajak atas jasa periklanan digital atau digital ads. Pengenaan pajak tersebut sudah disahkan senat.

Bila suatu perusahaan jasa periklanan digital memiliki penghasilan mencapai US$15 miliar, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 10% atas penghasilan yang diperoleh dari Maryland. Dengan pajak baru ini, tambahan penerimaan diestimasi senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,47 triliun.

"Di tengah pandemi Covid-19 yang amat berdampak terhadap anggaran Maryland, sudah selayaknya perusahaan teknologi besar mulai membayar pajak sesuai dengan porsinya secara adil," ujar Ketua Senat Maryland Bill Ferguson, dikutip pada Selasa (16/2/2021).

Baca Juga: Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Meski sudah disahkan Senat, keputusan pengenaan pajak atas jasa periklanan digital ini tidak diinisiasi eksekutif. Pada Mei 2020, pajak atas jasa periklanan digital sesungguhnya sudah pernah disetujui parlemen. Namun, Gubernur Maryland dari Partai Republik Larry Hogan memveto keputusan itu.

Pemerintah negara bagian diproyeksi akan memperkarakan kebijakan ini ke pengadilan. "Pengesahan Senat ini bukan akhir dari pertarungan, ini baru permulaan," ujar Hogan seperti dilansir straitstimes.com.

Merespons pengesahan pajak atas jasa periklanan digital yang terbaru, Hogan mengatakan pajak baru yang disahkan Senat ini akan berimplikasi negatif terhadap laju pemulihan ekonomi Maryland.

Baca Juga: Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Asosiasi perusahaan digital AS, The Internet Association, juga menentang kebijakan ini. Dalam keterangan resminya, mereka menyatakan pajak ini justru akan mengganggu iklim usaha Maryland dan akan berdampak negatif terhadap UKM di negara bagian tersebut.

Terlepas dari berbagai penolakan tersebut, thehill.com mencatat terdapat 2 negara bagian lain yang kemungkinan besar akan mengikuti langkah Senat Maryland, yakni Connecticut dan Indiana. (kaw)

Baca Juga: Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut
Topik : Maryland, Amerika Serikat, AS, pajak digital, pajak jasa periklanan digital

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Sengketa DJP di Luar Pengadilan Pajak Tahun 2020, Begini Rinciannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Ini Fokus Pengawasn Itjen Kemenkeu untuk DJP dan DJBC

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal III/2021 Tumbuh 4,5%

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPh Badan Batal Diturunkan, Konsolidasi Fiskal Jadi Alasannya

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder