Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini

1
1

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berharap dua sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak dapat mengalami perbaikan pada semester II/2019. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (18/7/2019).

Realisasi penerimaan pajak pada pada semester I/2019 dari seluruh sektor tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Industri pengolahan dan perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak pada paruh pertama tahun ini.

Namun, penerimaan dari sektor industri pengolahan terkontraksi 2,6% setelah pada semester I/2018 tercatat tumbuh 13%. Selanjutnya, penerimaan dari sektor perdagangan melambat cukup signifikan di level 2,5%, setelah pada periode yang sama tahun lalu tumbuh hingga 27,6%

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dua sektor itu diperkirakan akan mengalami perbaikan pada semester II/2019. Sementara, sektor pertambangan yang pada tahun lalu mengalami pertumbuhan cukup tinggi diperkirakan masih akan tertekan.

Selain itu, beberapa media masa juga menyoroti akan dimulainya negosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Singapura. Kesepakatan untuk memulai negosiasi ini muncul dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (17/7/2019).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah
  • Industri Pengolahan dan Perdagangan

Otoritas memperkirakan laju restitusi yang cukup kencang pada semester I/2019 diperkirakan kembali normal pada semester ini. Dengan demikian, tekanan terhadap penerimaan semakin berkurang. Selain itu, ada harapan perbaikan ekonomi di akhir tahun.

“Sektor manufaktur mudah-mudahan di semester dua akan meningkat, setelah ekonomi dan level konsumsi menggeliat lebih dari semester I. Restitusi juga melambat mudah-mudahan penerimaan dari sektor perdagangan bertambah lagi,” jelas Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

  • Negosiasi Segera Dimulai

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi pertemuan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, mengatakan P3B akan mampu mencegah praktik penghindaran pajak ataupun menghilangkan hambatan perekonomian.

Baca Juga: Sejumlah Tantangan Pencapaian Target Perpajakan 2020 Versi Menkeu

“Ada perjanjian yang akan segera kita mulai negosiasinya, ini masih dalam persiapan yaitu avoidance of double taxation,” katanya.

Pemerintah Singapura pernah meminta pembahasan P3B pada 2017 silam. Kala itu, Indonesia berjanji akan meninjau ulang seluruh perjanjian dengan negara-negara yang memiliki kerja sama perpajakan. Ini karena P3B diterapkan kepada seluruh negara mitra investasi Indonesia.

  • Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengakui tantangan besar dalam menarik pajak ekonomi digital adalah mewujudkan regulasi yang adil dan kompetitif. Selain itu, regulasi harus memberikan kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak, dan memiliki sistem yang baik.

Baca Juga: Shortfall Tahun Ini Berisiko Melebar, Target Pajak 2020 Ketinggian

No physical presence ini karakteristik utama ekonomi digital yang membuka ruang luas bagi tax planning atau avoidance,” katanya.

  • Ada Ruang Pelonggaran Moneter

Konsensus ekonom memproyeksi Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dari kemarin hingga hari ini. Hal ini sejalan dengan penurunan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Sri Mulyani: Tarif PPh Badan Turun Bertahap & Tidak Dimulai pada 2020

Namun, penerimaan dari sektor industri pengolahan terkontraksi 2,6% setelah pada semester I/2018 tercatat tumbuh 13%. Selanjutnya, penerimaan dari sektor perdagangan melambat cukup signifikan di level 2,5%, setelah pada periode yang sama tahun lalu tumbuh hingga 27,6%

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dua sektor itu diperkirakan akan mengalami perbaikan pada semester II/2019. Sementara, sektor pertambangan yang pada tahun lalu mengalami pertumbuhan cukup tinggi diperkirakan masih akan tertekan.

Selain itu, beberapa media masa juga menyoroti akan dimulainya negosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Singapura. Kesepakatan untuk memulai negosiasi ini muncul dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (17/7/2019).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah
  • Industri Pengolahan dan Perdagangan

Otoritas memperkirakan laju restitusi yang cukup kencang pada semester I/2019 diperkirakan kembali normal pada semester ini. Dengan demikian, tekanan terhadap penerimaan semakin berkurang. Selain itu, ada harapan perbaikan ekonomi di akhir tahun.

“Sektor manufaktur mudah-mudahan di semester dua akan meningkat, setelah ekonomi dan level konsumsi menggeliat lebih dari semester I. Restitusi juga melambat mudah-mudahan penerimaan dari sektor perdagangan bertambah lagi,” jelas Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

  • Negosiasi Segera Dimulai

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi pertemuan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, mengatakan P3B akan mampu mencegah praktik penghindaran pajak ataupun menghilangkan hambatan perekonomian.

Baca Juga: Sejumlah Tantangan Pencapaian Target Perpajakan 2020 Versi Menkeu

“Ada perjanjian yang akan segera kita mulai negosiasinya, ini masih dalam persiapan yaitu avoidance of double taxation,” katanya.

Pemerintah Singapura pernah meminta pembahasan P3B pada 2017 silam. Kala itu, Indonesia berjanji akan meninjau ulang seluruh perjanjian dengan negara-negara yang memiliki kerja sama perpajakan. Ini karena P3B diterapkan kepada seluruh negara mitra investasi Indonesia.

  • Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengakui tantangan besar dalam menarik pajak ekonomi digital adalah mewujudkan regulasi yang adil dan kompetitif. Selain itu, regulasi harus memberikan kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak, dan memiliki sistem yang baik.

Baca Juga: Shortfall Tahun Ini Berisiko Melebar, Target Pajak 2020 Ketinggian

No physical presence ini karakteristik utama ekonomi digital yang membuka ruang luas bagi tax planning atau avoidance,” katanya.

  • Ada Ruang Pelonggaran Moneter

Konsensus ekonom memproyeksi Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dari kemarin hingga hari ini. Hal ini sejalan dengan penurunan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Sri Mulyani: Tarif PPh Badan Turun Bertahap & Tidak Dimulai pada 2020
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, industri pengolahan, perdagangan
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK