Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Rezky Adhitya Akui Kemudahan Penggunaan E-Filing

A+
A-
1
A+
A-
1
Rezky Adhitya Akui Kemudahan Penggunaan E-Filing

Rezky Adhitya.

JAKARTA, DDTCNews – Aktor Rezky Adhitya merasakan kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui e-Filing.

Pengakuannya disampaikan kepada masyarakat dalam video singkat yang diunggah KPP Pratama Jakarta Jatinegara dalam akun Instagram-nya. Dalam video tersebut, Rezky mengaku sudah menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2018.

“Mulai sekarang lapor pajak lebih mudah dengan e-Filing. Bisa di mana saja dan kapan saja, dengan menggunakan handphone,” katanya dalam video tersebut, seperti dikutip pada Jumat (15/3/2019).

Baca Juga: SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Setelah merasakan kemudahan pelaporan SPT Tahunan PPh – sebagai wujud kepatuhan formal wajib pajak –, Rezky mengajak warga net (netizen) untuk segera melaporkan SPT tanpa menunggu batas waktu yang ditentukan.

Seperti diketahui, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi adalah tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. Dengan demikian, pelaporan SPT tahun pajak 2018 diterima paling lambat 31 Maret 2019. Jika terlambat, akan ada sanksi administrasi yang menanti.

“Ayo laporkan SPT kalian. Lebih awal, lebih nyaman,” imbuhnya.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Dia pun mengatakan penerimaan pajak sangat penting untuk pembangunan negara. Bagaimanapun, penerimaan pajak mempunyai porsi lebih dari 70% dari total penerimaan negara setiap tahunnya. Dengan demikian, segala bentuk belanja negara dalam APBN sangat bergantung pada realisasi penerimaan pajak.

“Pajak kita untuk kita, untuk Indonesia maju sejahtera,” tutur Rezky. (kaw)

View this post on Instagram

Ditengah kesibukannya sebagai seorang aktor, tidak menghalangi Kak Rezky Adhitya @thereal_rezkyadhitya untuk segera melaporkan #SPTTahunan2018 lho. Karena sekarang lapor SPT Tahunan semakin mudah, jadi bisa lapor kapan aja dan dimana aja. Yuk buruan lapor, jangan sampai telat yaa #SPTTahunan2018 #PajakKitaUntukKita #LebihAwalLebihNyaman #JatiNewsgara

Baca Juga: Kepatuhan Formal Lapor SPT Tahunan Tumbuh 6% di Wilayah Ini

A post shared by KPP Pratama Jakarta Jatinegara (@kppjatinegara) on


Topik : SPT, e-Filing, Ditjen Pajak, kepatuhan formal, selebriti

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 14:00 WIB
LAPORAN WORLD BANK

Pungut Pajak Ekonomi Digital, Ini Usulan World Bank Untuk Indonesia

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR

Setoran Pajak Kanwil DJP Ini Tumbuh Lebih Tinggi dari Nasional

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:57 WIB
APLIKASI PAJAK

Ingat, Pengajuan Surat Keberatan Bisa Online Lewat Aplikasi Ini

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 12:17 WIB
PMK 102/2021

Mau PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah? PKP Harus Lapor Ini ke DJP

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?