PEREKONOMIAN INDONESIA

Respons Lesunya Ekonomi Global, Ini 4 Strategi Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 Oktober 2019 | 11:55 WIB
Respons Lesunya Ekonomi Global, Ini 4 Strategi Pemerintah

Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan empat stategi besar untuk meningkatkan perekonomian nasional di tengah lesunya ekonomi global. Langkah tersebut akan menjadi kerangka kerja pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan empat strategi tersebut adalah pertama, melakukan transformasi ekonomi secara bertahap. Transformasi tersebut diarahkan agar pelaku usaha memiliki nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional. Kedua, memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kita cenderung tertinggal dengan negara lain terkait kualitas SDM dan ini merupakan kebutuhan mendesak baik pada tingkatan SMK vokasi hingga politeknik di perguruan tinggi,” katanya dalam acara bertajuk 'Arah Baru Perdagangan dan Investasi di Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi', Selasa (15/10/2019).

Baca Juga:
Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Mantan Dirjen Pajak itu mengatakan upaya perbaikan kualitas SDM akan ditopang dengan kebijakan fiskal. Insentif ditawarkan kepada sektor swasta untuk ikut membenahi kualitas SDM melalui super tax deduction kegiatan vokasi dan riset.

Menurut Darmin, perbaikan SDM sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam lima tahun terakhir. Komponen SDM merupakan tulang punggung untuk meningkatkan daya saing Indonesia dari sisi ketenagakerjaan.

Ketiga, melakukan reformasi total dalam ranah perizinan usaha. Terobosan kebijakan lewat omnibus law perizinan disiapkan sebagai instrumen untuk mengoreksi 72 undang-undang terkait perizinan yang dinilai menghambat kegiatan investasi di Indonesia.

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

“Dengan omnibus law ini semua perizinan tanggung jawab tertingginya ada kepada presiden bukan pada level menteri seperti saat ini,” paparnya.

Keempat, mendorong kegiatan investasi. Instrumen fiskal menjadi andalan untuk menggenjot investasi pada sektor penunjang ekonomi nasional. Darmin menyebutkan insentif tax holiday sudah diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi.

Insentif tersebut, lanjut Darmin, diarahkan kepada empat sektor hulu utama yakni industri besi dan baja, petrokimia, kimia dasar dan infrastruktur. Keempat sektor tersebut merupakan penyumbang utama komponen impor bahan baku dan barang modal.

“Ada fasilitas tax holiday dan perincian KBLI-nya bukan closed list dan ini dalam rangka mengurangi impor bahan baku dan barang modal dari empat blok sektor usaha tadi,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT