INGGRIS

Reformasi Sistem Jaminan Sosial, Opsi Kenaikan Pajak Dibuka

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 Juli 2021 | 09:54 WIB
Reformasi Sistem Jaminan Sosial, Opsi Kenaikan Pajak Dibuka

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Partai Buruh mendorong Pemerintah Inggris untuk melakukan reformasi sistem jaminan sosial melalui perubahan kebijakan pajak.

Anggota Partai Buruh Rachel Reeves menyatakan siap membuka dialog dengan Partai Konservatif terkait dengan reformasi sistem jaminan sosial. Menurutnya, reformasi tersebut perlu didanai dari uang publik melalui kenaikan beberapa jenis pajak.

“Kami bersedia untuk berdiskusi mengenai cara kami mendanainya [jaminan sosial], termasuk melihat pajak apa yang mungkin diperlukan untuk membayarnya," katanya dikutip pada Senin (5/7/2021).

Baca Juga:
Tarif Pajak Lebih Rendah & Hitungan Sederhana, DJP Ingin Ini bagi UMKM

Menkeu bayangan dari oposisi pemerintah itu menyebut ribuan warga Inggris sudah tidak mampu membayar iuran jaminan sosial untuk keperluan perawatan kesehatan. Banyak diantaranya terpaksa menjual rumah untuk menutupi biaya kesehatan.

Dia menyatakan salah satu janji politik Perdana Menteri Boris Johnson pada 2019 adalah memperbaiki krisis sektor jaminan sosial masyarakat. Pemerintah kerap kali menyatakan landasan hukum reformasi jaminan sosial masih digodok tapi perincian rencana tersebut tidak kunjung dirilis kepada publik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid mengatakan pemerintah akan terbuka perihal rencana reformasi sistem jaminan sosial. Salah satu opsi untuk membiayai jaminan sosial adalah dengan meningkatkan beban beberapa jenis pajak.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Oleh karena itu, agenda reformasi sistem jaminan kesehatan memerlukan konsensus politik antara Partai Konservatif dan Partai Buruh. Hal tersebut menjadi arahan PM Johnson untuk melakukan pembicaraan lintas partai.

"Terbuka kemungkinan untuk menaikkan pajak sebagai cara membayar reformasi perawatan sosial yang utama," imbuhnya seperti dilansir mirror.co.uk. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 14:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Aturan Baru Pajak Daerah yang Jadi Kewenangan Pemprov Kepulauan Riau

Selasa, 16 April 2024 | 09:45 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Simak! Tarif Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Sumatera Selatan

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M