Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

A+
A-
0
A+
A-
0
Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Persepsi publik perlu jadi pertimbangan utama bagi pemerintah sebelum menjalankan reformasi pajak. Kendati setiap yurisdiksi punya alasan yang kuat untuk menggenjot penerimaan pajak pascapandemi, masukan dari publik tetap perlu digali.

Dalam laporan berjudul Tax and Fiscal Policy after the Covid-19 Crisis dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), persepsi publik dan bias psikologis memiliki peran besar dalam membentuk respons publik atas reformasi kebijakan pajak.

Oleh karena itu, suatu reformasi pajak perlu dikomunikasikan dengan baik agar mendapatkan dukungan dari publik serta dukungan politik.

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

"Pandangan publik terhadap sistem perpajakan dan reformasi pajak bergantung pada informasi yang tersedia dan bagaimana masyarakat menilai efektivitas sistem pajak berdasarkan informasi tersebut," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Jumat (15/10/2021).

Nilai dan norma sosial yang dominan pada suatu negara serta preferensi dari setiap individu bakal menentukan opini yang terbangun di ruang publik atas agenda reformasi pajak yang diusulkan.

"Sikap publik memiliki hubungan erat dengan kepercayaan publik atas instansi pemerintah dan integritas dari sistem pajak," tulis OECD.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Untuk diketahui, pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir memberikan tekanan terhadap postur fiskal berbagai yurisdiksi. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah dipaksa untuk meningkatkan belanja dan merelaksasi kebijakan perpajakannya.

Utang yang meningkat serta masalah-masalah struktural yang kian menonjol akibat pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pajak sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing.

Negara yang sebelum pandemi Covid-19 memiliki tax ratio rendah dan perlindungan sosial yang minim perlu memperluas basis pajak guna meningkatkan penerimaan. Negara yang dihadapkan oleh tantangan penuaan populasi diharuskan untuk mencari dana guna mendukung program pensiun dan layanan kesehatan. (sap)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Topik : pajak internasional, reformasi pajak, kebijakan pajak, tax ratio, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya