Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Reformasi Pajak Jadi Syarat Pencairan Dana Pemulihan Ekonomi

A+
A-
1
A+
A-
1
Reformasi Pajak Jadi Syarat Pencairan Dana Pemulihan Ekonomi

Ilustrasi. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa menargetkan adanya perubahan signifikan dari sistem pajak beberapa negara anggota yang ingin mengakses dana pemulihan ekonomi Uni Eropa senilai €750 miliar.

Komisi Eropa mengatakan negara anggota yang hendak memanfaatkan dana pemulihan ekonomi wajib menyetorkan proposal agenda belanja yang akan digunakan dengan dana hibah dan pinjaman lunak tersebut. Salah satu syarat proposal yang wajib dipenuhi adalah melakukan reformasi pajak.

"Komisi Eropa terlibat dalam pembicaraan intensif dengan negara anggota untuk menyerahkan proposal kegiatan belanja dari hibah dan pinjaman lunak pada akhir April 2021," tulis keterangan Komisi Eropa, dikutip pada Selasa (27/4/2021).

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan

Setidaknya ada 6 negara anggota yang menjadi sorotan agar segera melakukan reformasi pajak. Keenam negara tersebut adalah Siprus, Irlandia, Hongaria, Luksemburg, Malta, dan Belanda. Komisi meminta 6 negara tersebut berbuat lebih banyak dalam upaya menangani praktik perencanaan pajak agresif yag dilakukan perusahaan.

Komisioner Eropa bidang Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan agenda pemulihan ekonomi harus diimbangi dengan komitmen negara anggota untuk tidak memberikan fasilitas bagi praktik perencanaan pajak agresif.

Menurutnya, beberapa negara anggota telah diminta meningkatkan komitmen dalam aturan tindak pidana pencucian uang yang lebih ketat. "Kami sangat aktif bernegosiasi dengan negara anggota tentang keseimbangan kebijakan yang tepat dan menjadi bagian yang signifikan," terangnya.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Sementara itu, Kementerian Keuangan Irlandia menyatakan agenda reformasi pajak harus dijalankan dengan seimbang dengan kebijakan mendukung kegiatan investasi. Otoritas menyebut kedua aspek tersebut menjadi masalah utama yang dihadapi semua negara anggota.

"Irlandia akan berusaha untuk menanggapi secara positif rekomendasi Uni Eropa. Perubahan kebijakan pajak hanyalah satu contoh dari berbagai reformasi ekonomi yang diminta komisi dalam setiap negosiasi dengan target penyerahan proposal pada 30 April," tulis Kemenkeu Irlandia, seperti dilansir ft.com. (kaw)

Baca Juga: Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025
Topik : Uni Eropa, reformasi pajak, pemulihan ekonomi, penghindaran pajak

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 22:18 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

Selasa, 14 September 2021 | 13:05 WIB
RUU KUP

Tingkatkan Kepatuhan WP, Kemenkeu Diwanti-Wanti Risiko Moral Hazard

Senin, 13 September 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Menkeu: Reformasi Pajak Hindarkan Indonesia dari Middle Income Trap

Senin, 13 September 2021 | 16:35 WIB
RUU KUP

Sri Mulyani Pastikan AMT Tak Berlaku untuk UMKM

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan