Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Realisasi Pajak Daerah Semester I/2019 Baru 43%

0
0

BATANG, DDTCNews–Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sepanjang semester I 2019 baru mencapai Rp32,23 miliar setara dengan 43,26% dari target tahun ini sebesar Rp74,52 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Batang Bambang Supriyanto mengaku optimistispenerimaan pajak daerah bisa mencapai target hingga akhir tahun 2019, sesuai dengan pengalaman tahun sebelumnya.

“Beberapa pos penerimaan sudah menunjukkan tren positif, meski masih ada beberapa pos penerimaan yang capaiannya masih rendah,” ungkapnya didampingi Kabid Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD Titik Ismu Hardojowati, di Batang, Kamis (4/7/2019).

Baca Juga: Pemkot Beri Diskon PBB Pada 173.000 WP

Bambang menambahkan dari total 11 pos penerimaan pajak daerah, hingga akhir Juni 2019 realisasi tertinggi dicapai pajak sarang burung walet mencapai 61,45%, disusul pajak parkir 60,22%, dan pajak air tanah 59,97%.

Sementara itu, pencapaian yang masih rendah antara lain berasal dari pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang baru terealisasi 8,19%, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 28,01%.

“Masih rendahnya pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan karena mulai Februari kemarin, Pemkab Batang tidak lagi menarik pajak bagi pengusaha Gol C yang tidak mengantongi izin. Jadi sekarang kurang dari 10 pengusaha Gol C berizin yang kita tarik pajak,” katanya.

Baca Juga: Pemungutan Pajak Si Penghasil Rempah Belum Optimal

Adapun realisasi penerimaan pajak sebesar Rp32,23 miliar berasal dari pajak hotel yang hingga akhir Juni tercapai Rp256,41 jutasetara dengan 53,42%, pajak restoran Rp1,35 miliar setara dengan 45,14%, pajak hiburan Rp625,5 juta setara dengan 55,26%.

Kemudian pajak reklame terealisasi Rp686,37 juta setara dengan 52,2%, pajak penerangan jalan Rp15,69 miliar setara dengan 52,31%, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan Rp286,59 juta atau setara dengan 8,19%, dan pajak parkir Rp24,09 juta setara dengan 60,22%.

Berikutnya pajak air tanah Rp299,84 juta setara dengan 59,97%, pajak sarang burung walet Rp30,72 juta setara dengan 61,45%, PBBP2 Rp6,44 miliar setara dengan 28,01%, serta bea prolehan hak atas tanah dan bangunan Rp6,54 miliar setara dengan56,86%.

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

“Target penerimaan pajak tahun ini naik karena penerimaan tahun lalu mampu melampaui target, yaitu tercapai Rp74,95 miliar daritarget Rp71,23 miliar. Karena itu, untuk tahun ini kami optimistis dapat mencapai target,” jelas Bambang seperti dilansir radarpekalongan.co.id.

Apalagi, sambungnya, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pihaknya kini telah memasang sejumlah alat tapping box di berbagai restoran dan hotel. Karena itu, ia mengimbau agar tahun ini restoran dan hotel dapat melaporkan pelaporan penerimaannya secara jujur. (Bsi)

Baca Juga: Optimalisasi PAD, Pemda Teken MoU dengan BPD

“Beberapa pos penerimaan sudah menunjukkan tren positif, meski masih ada beberapa pos penerimaan yang capaiannya masih rendah,” ungkapnya didampingi Kabid Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD Titik Ismu Hardojowati, di Batang, Kamis (4/7/2019).

Baca Juga: Pemkot Beri Diskon PBB Pada 173.000 WP

Bambang menambahkan dari total 11 pos penerimaan pajak daerah, hingga akhir Juni 2019 realisasi tertinggi dicapai pajak sarang burung walet mencapai 61,45%, disusul pajak parkir 60,22%, dan pajak air tanah 59,97%.

Sementara itu, pencapaian yang masih rendah antara lain berasal dari pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang baru terealisasi 8,19%, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 28,01%.

“Masih rendahnya pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan karena mulai Februari kemarin, Pemkab Batang tidak lagi menarik pajak bagi pengusaha Gol C yang tidak mengantongi izin. Jadi sekarang kurang dari 10 pengusaha Gol C berizin yang kita tarik pajak,” katanya.

Baca Juga: Pemungutan Pajak Si Penghasil Rempah Belum Optimal

Adapun realisasi penerimaan pajak sebesar Rp32,23 miliar berasal dari pajak hotel yang hingga akhir Juni tercapai Rp256,41 jutasetara dengan 53,42%, pajak restoran Rp1,35 miliar setara dengan 45,14%, pajak hiburan Rp625,5 juta setara dengan 55,26%.

Kemudian pajak reklame terealisasi Rp686,37 juta setara dengan 52,2%, pajak penerangan jalan Rp15,69 miliar setara dengan 52,31%, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan Rp286,59 juta atau setara dengan 8,19%, dan pajak parkir Rp24,09 juta setara dengan 60,22%.

Berikutnya pajak air tanah Rp299,84 juta setara dengan 59,97%, pajak sarang burung walet Rp30,72 juta setara dengan 61,45%, PBBP2 Rp6,44 miliar setara dengan 28,01%, serta bea prolehan hak atas tanah dan bangunan Rp6,54 miliar setara dengan56,86%.

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

“Target penerimaan pajak tahun ini naik karena penerimaan tahun lalu mampu melampaui target, yaitu tercapai Rp74,95 miliar daritarget Rp71,23 miliar. Karena itu, untuk tahun ini kami optimistis dapat mencapai target,” jelas Bambang seperti dilansir radarpekalongan.co.id.

Apalagi, sambungnya, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pihaknya kini telah memasang sejumlah alat tapping box di berbagai restoran dan hotel. Karena itu, ia mengimbau agar tahun ini restoran dan hotel dapat melaporkan pelaporan penerimaannya secara jujur. (Bsi)

Baca Juga: Optimalisasi PAD, Pemda Teken MoU dengan BPD
Topik : batang, pajak daerah, PAD
artikel terkait
Kamis, 18 Juli 2019 | 18:38 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 17 Juli 2019 | 17:46 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Minggu, 14 Juli 2019 | 15:33 WIB
KOTA PEMATANGSIANTAR
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI